Moratorium Pemekaran Tak Diubah

Semangat daerah untuk melakukan pemekaran tak pernah surut meski Pemerintah sudah menegaskan kebijakan moratorium belum dicabut.

Jakarta - Pemerintah pusat tetap akan memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut. Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan. Tapi harus dikaji dan telaah dengan mendalam.

Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi sambutan di acara penyerahan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada 2 kepala daerah dan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada 7 kepala derah di gedung Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (25/4). Menurut Jusuf Kalla, hingga sekarang masih banyak daerah yang minta dimekarkan.

Tapi sejak awal pemerintahan sekarang sudah menegaskan untuk memoratorium pemekaran. Di samping moratorium untuk mengangkat pegawai baru di luar guru dan tenaga kesehatan. "Kenapa kita moratorium untuk pemekaran, walaupun DPR, DPRD tetap minta tetap kita jelaskan inti pembangunan saat ini bukan lagi hanya di provinsi tetapi justru dari desa.

Oleh karena itu dana desa makin besar dan makin besar sehingga tidak dibutuhkan pemekaran-pemekaran lebih lanjut supaya jangan biaya besar,"tutur Kalla. Kalla menambahkan, sekarang ini anggaran rutin sudah jauh lebih besar dibanding dengan anggaran belanja modal atau anggaran pembangunan. Kalau jaman dahulu, anggaran pembangunan seimbang dengan anggaran rutin.
Halaman Selanjutnya....