Moratorium Pembayaran Obligasi Rekap Bakal Jadi Warisan Monumental

Sebab itu, dia meminta moratorium pembayaran obligasi rekap dilakukan pemerintah agar APBN tidak terbebani tumpukan utang dan memiliki ruang yang lebih fleksibel.

"Biar APBN lebih produktif. Saat ini, kita butuh banyak sumber dana untuk membantu pemulihan setelah Covid-19 ini," tegas Badiul.

Menurut dia, anggaran untuk pembayaran obligasi rekap bisa dialihkan ke sektor lain yang saat ini sangat membutuhkan, bahkan sektor-sektor itu bersentuhan langsung dengan rakyat sendiri, seperti penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Dari pada negara menyubsidi para konglomerat hitam, mending membantu rakyat yang lagi susah," kata Badiul.

Dihubungi terpisah, Pakar Ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengatakan pembayaran bunga obligasi rekap perlu dihentikan atau dimoratorium karena membebani APBN yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.
Halaman Selanjutnya....