Momentum Perbaiki Nasib Petani

JAKARTA - Hari Tani yang diperingati setiap 24 September dinilai menjadi momentum untuk memperbaiki nasib petani. Perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Selama ini, posisi tawar petani dipandang masih sangat lemah. Dalam rantai pasok pertanian, terutama pangan, kebijakan pemerintah cenderung lebih berpihak terhadap kepentingan konsumen ketimbang petani dengan dalih demi stabilisasi harga atau inflasi.

Peneliti Ekonomi Indef, Rusli Abdullah, menilai sampai saat ini belum ada penyelesaian secara faktual yang benar-benar menggenjot daya tawar petani dan skala ekonomi petani kecil. "HET (harga eceran tertinggi), misalnya hanya melindungi konsumen, tetapi petani dibiarkan loss (merugi,red). Buktinya, adanya margin yang besar oleh pedagang beras, justru petani hanya menerima harga stagnan. Jadi, petani tidak bisa menikmati fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Hal ini disebabkan oleh rantai logistik yang panjang," tegasnya dalam diskusi virtual di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mengakui pemerintah sebenarnya sudah mengarah ke sana dengan membuat kelompok petani. Namun, untuk mencapai itu, kelompok tani harus memiliki hamparan lahan dalam satu hamparan. Faktanya, petani lahan kelompok petani terpencar-pencar. Secara mekanisme skala produksi ini tidak efisien. Selain itu, HET, terangnya, dibutuhkan hanya mengatur beras medium karena bersentuhan banyak dengan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Seperti diketahui, mahalnya biaya produksi beras RI membuat disparitas di middle market di rantai distribusi beras nasional. Efeknya, harga beras Indonesia cenderung lebih tinggi dengan gap sangat lebar dibandingkan harga produsen beras dari negara Thailand dan Vietnam.

Perhatian Pemda

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Unsoed Purwokerto, Prof Loekas Soesanto, mengatakan peringatan Hari Tani menjadi momentum bagi pemerintah daerah (pemda) untuk terus menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan serta memberikan jaminan terhadap pemasaran produk pertanian.

"Masukan kami bagi pemerintah daerah adalah agar terus dapat menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang memang sangat dibutuhkan oleh para petani serta memberikan jaminan terhadap pemasaran hasil produksi pertanian agar petani dapat memasarkan produknya dengan baik," katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (24/9).

Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemasaran hasil produk pertanian, secara tidak langsung akan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. "Faktor yang dapat mendukung produktivitas pertanian, antara lain kemudahan akses sarana produksi, pemasaran, permodalan, dan juga pendampingan yang berkelanjutan," katanya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga perlu terus meningkatkan infrastruktur pertanian yang memadai yang memiliki peran strategis. Loekas menyebutkan bahwa infrastruktur dimaksud antara lain berupa bangunan penyedia air irigasi, saluran irigasi, drainase hingga infrastruktur jalan penunjang pertanian.

"Pemenuhan infrastruktur yang memadai harus menjadi perhatian agar produktivitas dapat optimal, terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, peningkatan produktivitas pertanian harus diupayakan untuk mendukung ketahanan pangan," katanya.