Modal Besar, Minim Keuntungan

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto menduga terjadi penyimpangan atas dana PMD yang tersisa cukup besar itu. Dia berharap, Pemprov DKI Jakarta mengaudit setiap laporan keuangan BUMD sebelum diberikan lagi tambahan PMD.

"Setiap tahun minta PMD terus, tapi PMD yang sudah diberikan malah disimpan begitu saja di perbankan. Dana yang mengendap atau didepositokan juga harus di audit, boleh jadi didepositokan pada bank lain selain bank DKI, ini juga penyimpangan," katanya.

Dengan mengendapnya dana modal BUMD tersebut, ungkapnya, bakal merugikan rakyat Jakarta. Sebab, salah satu pilar pembangunan di Jakarta adalah BUMD yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, banyak program kegiatan BUMD terhenti ditengah jalan.

"Apalagi, PMD yang diberikan kepada BUMD ini rawan disalahgunakan dan berpotensi pidana. Contohnya, Jakpro ditugaskan untuk membeli Palyja diberikan modal 650 miliar, tapi malah dialihkan untuk yang lain. Padahal gubernur telah meminta agar modal itu dikembalikan ke kas daerah. Ini yang harus diusut tuntas," tegasnya. pin/P-5