Merkel Usulkan Pemilu Ulang

Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengusulkan agar Jerman menggelar pemilu ulang. Usulan ini dicetuskan untuk menyingkirkan kebuntuan politik setelah kegagalan membentuk koalisi bagi membentuk pemerintahan baru.

BERLIN - Kanselir Jerman, Angela Merkel, lebih memilih dilakukan pemilu ulang karena ia merasa skeptis bisa mempertahankan pemerintahan minoritas yang tidak stabil, untuk bisa bertahan selama empat tahun mendatang.

"Saya sangat skeptis akan perkembangan ini dan menilai lebih baik Jerman menggelar pemilu ulang," kata Merkel, Senin (20/11). "Jerman membutuhkan sebuah pemerintahan yang stabil agar bisa mengambil keputusan secara mayoritas," imbuh Kanselir Jerman yang sejak memenangkan pemilu pada 24 September, hingga saat ini, masih belum juga bisa membentuk pemerintahan baru.

Sementara itu menyikapi kegagalan membentuk koalisi, dua veteran politisi sekutu Merkel, menyerukan kepada seluruh partai di Jerman agar melawan kompromi politik dalam membentuk sebuah pemerintahan yang stabil. Sebab kebuntuan ini dapat mendorong Jerman ke dalam sebuah krisis politik.

"Tiga pekan ke depan kita perlu kejelasan bagi sebuah pemerintahan yang stabil berdasarkan hasil dasar pemilu," kata Peter Altmaier, ketua Kekanseliran Jerman, yang juga menjabat sebagai pejabat sementara Menteri Keuangan Jerman, Selasa (21/11). Hingga sebuah pemerintahan baru disetujui, baik Merkel maupun para menteri kabinet sebelumnya masih ditugaskan di pos-pos mereka sebagai pejabat sementara.

Altmaier memberikan waktu kepada partai-partai selama 3 pekan untuk membenahi kekacauan ini. Sedangkan mantan Menteri Keuangan Jerman, Wolfgang Schaeuble, yang sekarang menjabat sebagai presiden parlemen, mengatakan kompromi adalah perintah untuk hari ini.

Runtuhnya perundingan antara kubu konservatif Merkel, yakni Partai Kristen Demokrat dan Sosialis (CDU/CSU) dengan Partai Kebebasan Demokrat (FDP) dan Partai Hijau, telah membuat peta politik Jerman terombang-ambing dalam ketidakjelasan dan meningkatkan kemungkinan dilakukannya pemilu ulang.

Bukan hanya itu, hal ini juga telah menimbulkan keraguan apakah Merkel, yang sudah berkuasa di Jerman selama 12 tahun, akan benar-benar menjalani kepemimpinannya untuk 4 tahun ke depan, setelah partainya harus berdarah-darah untuk memenangkan pemilu 24 September lalu.

Meski partai CDU/CSU memenangkan pemilu 2017, namun jumlahnya kursi parlemen yang dimenangkan tidak sebanyak pemilu sebelumnya.

Berdampak Luas

Jerman merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Eropa dan krisis politik di negara ini sudah pasti akan berdampak sangat luas. Beberapa pejabat di zona Eropa mengatakan, gagalnya perundingan koalisi pemerintahan Jerman berpotensi berdampak pada rencana-rencana ambisius zona Euro yang ingin memperdalam integrasi ekonomi.

Tekanan sekarang ini mengalir deras pada Partai Sosial Demokrat (SPD), dimana ketuanya, Martin Schulz, telah menolak untuk kembali berkoalisi dengan pemerintahan Merkel.

Penolakan itu dilakukan setelah sejumlah pemilih partai itu menghukum mereka karena berbagi kekuasaan dengan Merkel dalam 4 tahun terakhir. Tidak sedikit pula anggota partai SPD yang was-was mereka akan berkomitmen pada politik bunuh diri jika kembali berkoalisi dengan Merkel untuk 4 tahun ke depan, dimana Merkel sekarang ini masih populer.

Kondisi ini membuat Altmaier geram pada SPD dan mengatakan para konservatif di SPD bertanggung jawab untuk memastikan Jerman mendapatkan sebuah stabilitas dan pemerintahan yang bisa diandalkan.

Sementara itu menurut Andrea Nahles, ketua Parlemen SPD, pihaknya sudah berkeinginan bulat tidak akan berkoalisi lagi dengan Merkel. "Kami tak mau jadi pilih darurat untuk Merkel,"ujar dia.

Namun demikian, Nahles mengatakan pihaknya akan menggunakan kanal untuk berunding dengan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, yang akan melakukan pertemuan dengan para ketua partai dalam beberapa hari ke depan guna menggali lebih dalam pembentukan sebuah pemerintah dan mencari sejumlah solusi.

"Kami harus berunding soal bagaimana kami membentuk sebuah proses yang mengarahkan Jerman pada sesuatu yang baru dan pemerintahan yang stabil," pungkas Nahles, yang menilai kemungkinan solusi hanya dua, yakni pemilu ulang atau sebuah pemerintahan minoritas akan tetap memimpin Jerman. uci/Rtr/I-1