Menutup Ruang Politik Uang

Maka, ironi politik uang tidak akan pernah selesai diberantas, ketika hanya mengandalkan upaya penjeraan. Sebab dalam kaitannya dengan konsep penegakan hukum secara ius constituendum (masa depan), seharusnya lebih dimaksimalkan dibanding pelaksanaan penjeraan dan pembalasan (baca: The legal System: A Social Prespektif).

Upaya hukum yang dibentuk dalam konsep pencegahan memang akhirnya membutuhkan banyak persiapan. Hanya, tindakan hukum berupa pencegahan akan lebih efektif untuk digelorakan, sehingga bisa meminimalkan terjadinya tindak pidana. Pepatah klasik bilang, pencegahan lebih baik dibanding pengobatan.

Karena itu, upaya pencegahan terjadinya politik uang harus dilakukan, sehingga tidak ada ruang-ruang terbuka untuk politik uang. Terlepas dari konteks demikian,sebagaimana dikatakan Friedman tadi, budaya hukum menjadi salah satu penting dalam mewujudkan kedaulatan hukum. Sebab budaya hukum sesungguhnya terbentuk dari tingkah laku masyarakat sebagai pelaku. Sehingga ketika warga berperilaku sesuai dengan norma, maka kultur hukum akan terbentuk sesuai dengan tindak tanduk demikian.

Hanya, melihat pola pikir masyarakat yang terbangun telah menunjukkan politik uang dianggap lumrah terjadi di area pemilu. Maka, kultur hukum sudah jelas menunjukkan ketimpangan. Oleh sebab itu, untuk melakukan pergerakan hukum yang memadai, ketegasan substansi hukum harus segera dibentuk dengan menutup ruang-ruang politik uang di masyarakat.

Dalam konteks ini, substansi hukum harus berorientasi terhadap upaya pencegahan agar calon pemimpin tidak melakukan praktik politik uang. Sejalan dengan itu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu, harus senantiasa menegakkan hukum yang serius. Ketika terjadi tindak pidana politik uang, Bawaslu sesegera mungkin menindak atau menggugurkan pencalonan.
Halaman Selanjutnya....