Menutup Ruang Politik Uang

Sebaliknya, politik uang justru semakin menambah kehariban luka lara sebab suara masyarakat terbeli dengan murah. Berangkat dari kenyataan inilah, diperlukan upaya serius dari seluruh komponen: KPU, Bawaslu, calon pemimpin, dan masyarakat untuk menuntaskan problem politik uang yang kian menjalar.

Terlepas dari dominasi politik uang yang kian terbuka lebar, konteks peraturan hukum yang disenandungkan dari dulu memang lebih terpateri pada posisi penjeraan dan pembalasan. Dengan kata lain, rumusan norma hukum yang senantiasa untuk mengatur khalayak sering kali hanya terpacu pada pola penangkapan, pemenjaraan, dan pendendaan.

Dalam upaya penjeraan itu, Bambang Tri Bawono (2018) mengatakan, upaya hukum yang demikian sesungguhnya bentuk klasik melaksanakan upaya penegakan hukum. Di beberapa negara maju, upaya hukum semacam itu sudah tabu dan telah lama ditinggalkan. Selain hanya menyisakan penyesalan berupa tergerogotinya uang negara untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan, dan pemenjaraan, upaya demikian juga hanya menambah beban berupa perolehan angka kriminalitas.

Pencegahan

Dalam pembentukan fenomena hukum yang digagas Lawrance M Friedman, disebutkan bahwa komponen yuridis terbangun dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam praktiknya harus selalu berjalan seirama, sehingga membentuk koloni dalam mewujudkan cita-cita hukum yang diinginkan. Ini termasuk dalam konteks pembentukan hukum tentang pemberantasan politik uang.
Halaman Selanjutnya....