Menteri Tjahjo: Pelayanan Publik Pemerintah Tidak Boleh Hanya Terlihat Bagus dari Casingnya Saja

"Proses perizinan akan semakin mudah melalui integrasi sistem perizinan secara elektronik," katanya.

Dengan sistem perizinan elektronik, lanjut Menteri Tjahjo, setidaknya pungutan liar dapatdihilangkan. Dan, sejalan dengan penetapan UU Cipta Kerja, pemerintah mengambil langkah cepat melalui penyederhanaan birokrasi. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk mengubah jabatan struktural ke fungsional, tetapi mendorong kepemimpinan dari eselon I dan II dalam menggerakkan birokrasi yang ramping, cepat dalam mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan yang efektif dan efesien. Ini nantinya berdampak dalam mempercepat proses investasi.

"Upaya lain yang dilakukan, pada minggu lalu, telah dilakukan penandatangan komitmen bersama sebagai tahapan awal proses pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah," katanya.

Kehadiran MPP, menurut Tjahjo, dapat menjadi gerbang masuk peningkatan investasi. Dengan ini pula, diharapkan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap percepatan proses pemberian layanan.

"MPP merupakan transformasi dariDPMPTSP dengan menggabungkan berbagai jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD maupun swasta yang dilakukan dalam satu tempat dengan sistem yang terintegrasi," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Halaman Selanjutnya....