Menlu Malaysia Lakukan Kontak dengan Pemerintah Bayangan

WASHINGTON DC - Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, pada Minggu (24/4) menyatakan bahwa ia telah melakukan kontak dengan pemerintah bayangan Myanmar. Atas pernyataan itu maka ia menjadi perwakilan negara Asean pertama yang mengakui interaksi itu.

Pengakuan Menlu Saifuddin diutarakan saat menanggapi surat terbuka yang dikeluarkan oleh Asean Parliamentarians for Human Rights (APHR) kepada para pemimpin Asean, yang mengatakan agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara harus segera dan secara terbuka bertemu dengan pemerintah bayangan Myanmar (National Unity Government/NUG), yang merupakan pemerintahan paralel yang dikuasai sipil di Myanmar.

"Saya telah bertemu secara informal (melalui konferensi virtual) menteri luar negeri NUG Myanmar dan ketua NUCC sebelum Retret Menteri Luar Negeri Asean. Mari bertemu dan berdiskusi," cuit Menlu Saifuddin di media sosial, merujuk pada retret para menteri yang berlangsung 16-17 Februari 2022 yang diadakan dalam format hybrid.

NUCC Myanmar atau Dewan Konsultatif Persatuan Nasional, termasuk di dalamnya antara lain perwakilan NUG, kelompok masyarakat sipil, organisasi etnis bersenjata, dan kelompok pembangkang sipil.

Menlu Malaysia pada Oktober lalu mengatakan bahwa ia akan membuka pembicaraan dengan NUG jika junta di Myanmar masih tidak mau bekerja sama dalam upaya resolusi konflik Asean.

Tidak Serius

Sementara itu perwakilan khusus NUG untuk Asean, Bo Hla Tint, mengatakan, Asean tampaknya tidak serius menyelesaikan krisis di Myanmar.

"Mereka telah gagal menerapkan, selama setahun terakhir, poin dasar dari kesepakatan bersama Asean. Dan kemudian, mereka gagal mematuhi poin kedua yaitu distribusi bantuan kemanusiaan yang sistematis," kata Bo.

"Saya menganggap kepemimpinan Asean tidak serius atas kebijakannya, dimana para pemimpin tidak mengambil tindakan yang efektif (melawan junta)," tegas dia.

Konsensus lima poin yang dicapai antara para pemimpin Asean dan kepala militer Myanmar pada 24 April tahun lalu termasuk diakhirinya kekerasan, pemberian bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan Asean, dialog semua pihak, dan mediasi oleh utusan Asean.

"Asean belum berhasil menerapkan salah satu dari poin-poin ini," kata Joshua Kurlantzick, rekan senior untuk Asia Tenggara di lembagathink-tank Dewan Hubungan Luar Negeri di Washington DC.RFA/I-1