
Menlu AS Didesak Perbarui Pakta New START dengan Russia
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio
Foto: AFP/EVELYN HOCKSTEINWASHINGTON DC - Puluhan anggota parlemen Demokrat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (19/2) mendesak Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk bekerja sama dengan Kongres guna memperbarui pakta senjata nuklir AS-Russia yang akan berakhir tahun depan, dengan mengatakan bahwa bahkan di masa-masa menegangkan, perjanjian tersebut telah mengurangi risiko perang nuklir.
Para anggota parlemen, termasuk Senator AS Edward Markey, Christopher Murphy dan Tammy Baldwin, mengatakan pemerintahan Presiden Republik Donald Trump memiliki kesempatan bersejarah untuk memulai pembicaraan tingkat tinggi guna mengganti Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START (Strategic Arms Reduction Treaty), yang akan berakhir pada 5 Februari 2026.
Para anggota parlemen mengatakan kemajuan dapat dicapai meskipun Presiden Russia, Vladimir Putin, sedang berperang selama tiga tahun dengan Ukraina.
"Kami mengutuk ancaman nuklir Putin terhadap Ukraina," tulis para anggota parlemen dalam sebuah surat. "Namun, bahkan ketika negara-negara kita memiliki perbedaan pendapat yang mendalam, termasuk selama Perang Dingin, kita berhasil berunding untuk menyelamatkan dunia dari jurang bencana nuklir," imbuh mereka.
Pertemuan di Riyadh
Menlu Rubio dan pejabat Trump lainnya bertemu dengan pejabat Russia pada Selasa di Riyadh, Arab Saudi, untuk melakukan pembicaraan guna mengakhiri perang di Ukraina dan sepakat untuk mengadakan lebih banyak pertemuan.
Kementerian Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai surat tersebut dan apakah topik pembaruan New START mengemuka di Riyadh.
Pada tahun 2010, Moskwa dan Washington DC pertama kali menandatangani New START, yang mengurangi persenjataan nuklir strategis AS dan Russia dengan verifikasi. Kedua negara sepakat pada tahun 2021 untuk memperpanjang perjanjian tersebut selama lima tahun.
Para anggota parlemen Demokrat mengatakan pemerintahan Trump memiliki kesempatan hingga perundingan perjanjian nuklir mencapai kesepakatan untuk saling setuju menghormati batasan New START, dengan menggunakan cara verifikasi persenjataan nuklir yang ada.
"Meskipun Russia telah setuju untuk mematuhi batasan perjanjian, kami percaya bahwa kepentingan terbaik kedua negara adalah untuk menjalankan mekanisme formal yang bertujuan mencegah perlombaan senjata nuklir," kata mereka.
Para anggota parlemen pun mendesak agar Menlu Rubio untuk bekerja sama dengan Kongres guna mengganti New START dan meminta Kementerian Luar Negeri AS untuk mengadakan pengarahan kepada Kongres mengenai rencana pemerintah tersebut. ST/I-1
Berita Trending
- 1 Cegah Tawuran dan Perang Sarung, Satpol PP Surabaya Gencarkan Patroli di Bulan Ramadan
- 2 AWS Dorong Inovasi Melalui Pendidikan Berbasis STEAM
- 3 Ditlantas Polda Babel awasi pergerakan kendaraan lintas kabupaten
- 4 Penemuan Fosil Purba di Tiongkok Mengubah Sejarah Evolusi Burung
- 5 Persija Jakarta Kini Fokus Laga Lawan PSM Makassar
Berita Terkini
-
Diambil Alih Amazon, Siapa yang Bakal Jadi James Bond Berikutnya?
-
Tekan Impor BBM, Program B40 Tahun 2025 Butuh 15,6 Juta Ton CPO
-
Sampah Terus Jadi Masalah, KLH Minta Pemda Beri Sanksi Pengelola Kawasan yang Tak Mau Urus Sampah
-
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Kemenperin Perkuat Hilirisasi Petrokimia dan Gas
-
Diundang Penutupan Retret Kepala Daerah, Ini Kata Rano Karno