Menilik Upaya Xi Jinping untuk Mendorong Kerja Sama G20 saat Krisis Global
Dokumentasi Presiden Tiongkok, Xi Jinping, memberi pidato pada pembukaan KTT G20 di Hangzhou, Provinsi Zhejing, pada 4 September 2016.
Foto: ANTARA/Xinhua/Li TaoJakarta - Sebagai perpaduan representatif dari perekonomian-perekonomian utama dunia, Kelompok 20 (Group of 20/G20) telah menjadi forum penting yang disorot dunia pada saat terjadi gejolak dan krisis ekonomi global, sebagaimana dinyatakan Xinhua yang dikutip di Jakarta, Senin.
Dengan pemahaman menyeluruh terkait peran unik G20, Presiden Tiongkok Xi Jinping secara konsisten mendukung upaya bersama G20 untuk menganut semangat berlayar di perahu yang sama dan bergandengan tangan untuk menunaikan tugas masing-masing.
"Semua negara anggota G20 harus memikul tanggung jawab yang melekat sebagai aktor internasional dan regional utama, dan wajib memimpin dengan memberikan contoh dalam mendorong pembangunan semua negara, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, serta mendorong kemajuan di seluruh dunia," ujar Xi pada suatu kesempatan.
Kini, saat Xi bergabung dengan para pemimpin lainnya untuk menghadiri KTT G20 ke-19 di Brasil, komunitas internasional sangat tertarik untuk mengamati bagaimana mereka akan mengatasi ketidakpastian besar yang meresahkan dunia saat ini, terutama solusi-solusi apa yang akan diusulkan oleh Tiongkok dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.
Saat para pemimpin G20 berkumpul untuk menghadiri KTT pertama pada November 2008 di Washington, mereka sedang berjuang mengatasi krisis keuangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan memperjuangkan upaya kolektif, kelompok itu membantu membawa ekonomi global menjauh dari jurang krisis dan menempatkannya ke jalur pemulihan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok bergabung dengan negara-negara anggota G20 lainnya dalam menangani krisis besar lain, yakni pandemi global terparah dalam seabad terakhir dan kemerosotan ekonomi yang ditimbulkannya. Kali ini, pertempurannya bahkan lebih berat. Seperti yang diamati Xi, dampaknya bahkan lebih buruk dari badai ekonomi pada 2008.
Untuk meremajakan pemulihan ekonomi global pascapandemi, Xi menyerukan kepada semua negara anggota G20 untuk menjawab tantangan tersebut, meningkatkan koordinasi kebijakan makroekonomi internasional, bersama-sama menstabilkan rantai industri dan pasokan global, serta mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif
"Sangat penting bagi kita untuk menerapkan resep yang tepat guna mengatasi gejala dan akar penyebab permasalahan yang kita hadapi," tutur Xi dalam KTT G20 pada 2021.
Kebijakan multicabang Xi "sistematis, komprehensif, dan terfokus," kata Lu Feng, profesor emeritus ilmu ekonomi di Universitas Peking. "Hal-hal itu telah memperkaya instrumen kebijakan G20, dan meningkatkan proaktivitas dan pandangannya dalam mengelola ekonomi global."
Salah satu masalah utama yang dibahas bersama oleh negara-negara anggota G20 adalah beban utang yang menekan sumber daya negara-negara berpendapatan rendah untuk memerangi pandemi dan melindungi kehidupan. Pada April 2020, G20 mengumumkan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (Debt Service Suspension Initiative/DSSI) untuk membantu negara-negara rentan. Kebijakan itu merupakan jaring pengaman keuangan istimewa yang penerapannya diperpanjang hingga Desember 2021.
Di bawah kepemimpinan Xi, Tiongkok menerapkan DSSI G20 dalam segala hal, dan menangguhkan pembayaran cicilan utang dengan jumlah terbesar di antara semua negara anggota G20.
"Tiongkok memenuhi perannya dengan baik sebagai pemangku kepentingan G20 yang bertanggung jawab" dalam membantu mengatasi masalah utang luar negeri negara-negara Afrika, ungkap sebuah laporan dari Inisiatif Penelitian Tiongkok Afrika di Universitas Johns Hopkins, sebuah program yang didedikasikan untuk mengkaji aspek politik dan ekonomi dari hubungan Tiongkok-Afrika.
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
- 3 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 4 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 5 Libur Panjang, Ribuan Orang Kunjungi Kepulauan Seribu
Berita Terkini
- Antisipasi Kecelakaan, Polri Siapkan Tiga Ambulans Udara Selama Nataru
- Kabar Gembira, DPRD dan Pemprov DKI Sepakat Aktifkan Kembali 105 Ribu Penerima KJP Plus
- Tingkatkan Kunjungan Wisman, Kemenpar Promosikan Bromo dan Borobudur pada Wisatawan Asal Taiwan
- Ini yang segera Diterbangkan, Pemerintah Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa di Vanuatu
- Aneh Kenapa Bisa Terjadi, PT LIB Koordinasi dengan Komdis PSSI terkait Masalah 12 Pemain PSM