Menghormati Pilihan Rakyat

Bila merujuk pada konsep yang lebih luas, pernyataan tersebut apabila berujung pada keengganan menggunakan MK sebagai tempat menyelesaikan sengketa pemilu karena munculnya anggapan bahwa MK hanya akan mengiyakan hasil KPU, maka itu dapat dianggap sebagai content of court atau penghinaan terhadap pengadilan konstitusi.

Jika dicermati, pertikaian yang terjadi setelah pemilu akibat ulah elite yang hanya memperalat rakyat untuk meraih kuasa. Pada saat pemilu, rakyat diprovokasi dengan berbagai alasan. Kelak, setelah terpilih, mereka dengan arogan membunyikan sirine di jalan raya agar rakyat minggir.

Memang, tidak dapat menutup mata bahwa politik bekerja atas dasar kepentingan. Namun, dalam politik beradab, kepentingan harus disesuaikan dengan nilai-nilai persatuan yang hidup di masyarakat. Bukan sebaliknya, malah sengaja membuat masyarakat bertindak tidak rasional. Dengan kegaduhan pascapemilu, tampak elite politik hanya siap untuk menerima kemenangan.

Mereka jauh dari siap mengambil bagian dalam sebuah kontestasi politik yang beradab. Menyikapi hasil pemilu yang telah dilaksanakan pada 17 April lalu, semua pihak, terutama elite yang berkepentingan seharusnya mengedepankan prinsip negara hukum. Jika memang tidak percaya quick count, jangan memprovokasi rakyat dengan menyebarkan ujaran kebencian.

Jangan juga mengeklaim kemenangan, sebelum hasil resmi KPU pada 22 Mei mendatang. Jika semua gentle, proses politik yang telah berjalan penuh keadaban, apa pun hasilnya harus diterima dengan baik. Perlu diingat, pemilihan umum adalah proses untuk mencari pemimpin terbaik untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Halaman Selanjutnya....