Menghormati Pilihan Rakyat

Dalam agenda politik pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2019, sebagai pemilik kedaulatan, rakyat telah melaksanakan hak politik mereka pada 17 April 2019. Meskipun hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum keluar seluruhnya, arah pilihan rakyat sejatinya telah dapat dibaca. Hal itu paling tidak terlihat dari hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan beberapa lembaga survei yang terverifikasi.

Dalam pelaksanaan pemilu serentak tersebut, terdapat beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji baik sebelum, maupun setelah pencoblosan. Setelah pemilu, masyarakat benar-benar dihadapkan pada keadaan rumit, di mana elite yang "kalah" dalam pemilu tak mau menerima. Tiap-tiap kandidat pilpres saling klaim kemenangan.

Jika dicermati, hal ini dipicu karena elite politik tidak siap menerima kekalahan. Mereka hanya berorientasi pada hasil, sehingga proses yang penuh keadaban dibaikan. Akibatnya, pelaku politik dengan mudah tergoda untuk menghalalkan segala cara, termasuk memanipulasi fakta dan menyebarkan fitnah demi merebut kemenangan.

Hasil hitung cepat lembaga survei terverifikasi pun dituding hasil rekayasa untuk menguntungkan calon petahana. Dalam pemilu, menghormati pilihan rakyat sebuah keharusan. Berapa pun selisih suara, harus tetap dihormati. Begitu pemilih menggunakan hak dan menentukan pilihannya, elite yang menjadi pelaku utama harus menerima dan menghormati sebagai hasil daulat rakyat yang tidak dapat ditawar.

Semua harus menyadari, dalam pemilihan umum akan selalu ada yang kalah dan menang. Berapa pun selisih suaranya harus diterima karena itu pilihan rakyat yang diamanahkan konstitusi. Bila tidak ada penghormatan terhadap pilihan rakyat, dan tidak ada kata peneduh dari elite politik yang kalah, kondisi tambah runyam.
Halaman Selanjutnya....