Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Mengagetkan Banyak Sekali Ini, Kejagung Sita 19 Kontainer Terkait Mafia Pelabuhan

Foto : ANTARA/HO

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana.

A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyita, mengamankan, dan menyegel 19 kontainer terkait kasus mafia pelabuhan.

"Pada hari Rabu (9/3) kemarin, telah dilakukan penyitaan sekaligus pengamanan dan penyegelan terhadap 19 kontainer," kata Ketut Sumedana kepada wartawan dalam konferensi pers yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pihaknya melakukan penyitaan kontainer di 5 tepat, yakni Tempat Penampungan Pabean (TPP) PT. Tripandu Pelita, TPP PT. Trans Con Indonesia, TPP PT. Multi Sejahtera Abadi, TPP PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo, serta Tempat Penimbunan Sementara (JICT) Tanjung Priok.

Sebanyak 19 kontainer tersebut merupakan milik PT HGI yang isinya adalah tekstil yang diimpor dari China. Penyitaan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung setelah surat perintah penyidikan (sprindik) secara resmi diterbitkan pada 2 Maret 2022.

Lebih lanjut, terkait dengan perkembangan kasus penanganan mafia pelabuhan ini, tim Kejaksaan Agung menduga hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan pengelolaan kawasan berikat di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan kawasan Tanjung Emas, Semarang.

"Diduga juga ada unsur penyuapannya pada tahun 2015-2021," kata dia.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih belum menetapkan tersangka yang memiliki keterkaitan dengan kasus mafia pelabuhan dan masih berada di tahap penyidikan umum.

"Aset-aset belum ada juga yang dilakukan penyitaan," ucap Ketut Sumedana.

Pihak Kejaksaan Agung juga masih belum menetapkan besaran kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini. Sumedana mengatakan, pihaknya masih dalam proses konsultasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

"Perkara ini memang baru dinaikkan 2 Maret 2022 lalu, baru dinaikkan penyidikannya dan baru 10 orang yang diperiksa dari saksi kasus mafia pelabuhan," kata Ketut Sumedana.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top