Mengacu Indikator IMF, Pengelolaan Utang RI Sudah Tidak Aman

Dia juga menekankan pentingnya menetapkan skala prioritas dalam mengambil utang, baik utang luar negeri (ULN) maupun utang domestik.

"Utang harus berdasarkan skala prioritas, apakah untuk infrastruktur atau keperluan lain. Tidak bisa membabi buta. Proyek IKN harus dilanjutkan, tetapi alokasi APBN tidak boleh terus-menerus jor-joran," jelasnya.

Ia juga mengingatkan tentang kebutuhan infrastruktur publik yang mendesak, sehingga menjadi prioritas utama. Dia juga turut menyoroti masalah kebocoran anggaran.

"Sejak era Orde Baru, Sumitro Joyohadikusumo pernah mengatakan bahwa setidaknya 30 persen dana pembangunan bocor. Ini adalah masalah yang masih relevan hingga sekarang dan perlu diatasi," tegasnya.

Dengan pengelolaan utang yang lebih ketat dan prioritas yang jelas, diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas keuangan negara dan memastikan pembangunan yang lebih merata dan efektif.
Halaman Selanjutnya....