Mengacu Indikator IMF, Pengelolaan Utang RI Sudah Tidak Aman

Kegemaran berutang ini, lanjut Badiul, akan menghambat daya pacu pemerintahan baru kelak. "Pemerintah harus memoratorium utang agar tidak keteteran, terlebih dengan kenaikan utang luar negeri saat ini," katanya.

Ia juga mengimbau pemerintah agar tidak terus-menerus berlindung di balik Undang-Undang Keuangan Negara yang memberikan mandat rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan memandang sebelah mata rasio utang terhadap penerimaan negara, padahal itu yang jadi pertimbangan kemampuan pemerintah membayar cicilan utang dan bunga utang.