Memperteguh Ekonomi RI dan Afrika melalui Pemberdayaan UMKM

Sepakat dengan Iwan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengurai sejumlah tantangan UMKM yang harus terlebih dahulu sebelum UMKM bisa meningkatkan produktivitasnya dan menjadi usaha yang berkelanjutan.

Tantangan pertama adalah penyederhanaan kerangka regulasi. Pemerintah, baik di Indonesia dan Afrika, berperan menyediakan regulasi yang tepat dalam mengembangkan UMKM. Satu hal yang pasti,UMKM tidak dapat dibebankan dengan perizinan yang berlebihan dan dihadapkan pada terlalu banyak regulasi.

Alasannya, sederhana saja, UMKM bahkan tidak mampu mengurus bisnis sendiri, banyak yang tidak paham cara mencatat pembukuan keuangan. Akibatnya, jika dibebankan dengan banyaknya proses perizinan, maka pelaku UKM tidak akan dapat mengembangkan bisnis.

"Jadi, kita perlu mengatasi hal ini dengan sangat jelas. Dan sebenarnya, Pemerintah Indonesia telah memulai dengan undang-undang penciptaan lapangan kerja (Omnibus Law). Kita telah mulai mengkaji reformasi struktural, dalam membuat segalanya jauh lebih mudah bagi UKM," ucapnya.

Perusahaan besar, turut mengambil porsi dalam membantu implementasi berbagai kemudahan yang telah disediakan pemerintah melalui Omnibus Law, termasuk dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM.
Halaman Selanjutnya....