Membangun Infrastruktur

Ketika menghadiri Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan Tahun 2017, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/12), Presiden Joko Widodo mengatakan sejak awal kepemimpinannya hingga 2018, dirinya memfokuskan programnya pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2018, Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur sebesar 410,4 triliun rupiah. Anggaran tersebut lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan outlook tahun 2017 yang hanya senilai 390,2 triliun rupiah.

Berdasarkan ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, Kementerin Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu 104,7 triliun rupiah. Sisanya, anggaran tersebut dialokasikan melalui Kementerian Perhubungan sebesar 44,2 triliun rupiah, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 33,9 triliun rupiah, serta investasi pemerintah baik itu lewat PMN maupun LMAN sebesar 41,5 triliun rupiah.

Anggaran itu akan digunakan sebagai pembangunan dan preservasi jalan, meliputi jalan baru (832 kilometer), jalan tol (33 kilometer) dan jembatan (15.373 kilometer).Kemudian, anggaran itu juga akan digunakan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian (639 km), serta pembangunan bandara baru di delapan lokasi.

Bagi Presiden Jokowi, infrastruktur merupakan fondasi bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan dan persaingan dengan negara lain di masa mendatang. Tahun 2019, konsentrasi pembangunan akan di arahkan pada pengembangan sumber daya manusia.

Kita sepakat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak, apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Salah satu indikator negara berkembang dilihat dari pembangunan infrastruktur yang memadai. Indonesia diidentifikasi sebagai emerging market yang memiliki infrastruktur gap di bawah negara-negara yang setara dengan Indonesia. Untuk jadi negara yang setara emerging market, Indonesia perlu membangun.
Halaman Selanjutnya....