Membangun Infrastruktur

Ketika menghadiri Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan Tahun 2017, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/12), Presiden Joko Widodo mengatakan sejak awal kepemimpinannya hingga 2018, dirinya memfokuskan programnya pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2018, Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur sebesar 410,4 triliun rupiah. Anggaran tersebut lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan outlook tahun 2017 yang hanya senilai 390,2 triliun rupiah.

Berdasarkan ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, Kementerin Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu 104,7 triliun rupiah. Sisanya, anggaran tersebut dialokasikan melalui Kementerian Perhubungan sebesar 44,2 triliun rupiah, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 33,9 triliun rupiah, serta investasi pemerintah baik itu lewat PMN maupun LMAN sebesar 41,5 triliun rupiah.

Anggaran itu akan digunakan sebagai pembangunan dan preservasi jalan, meliputi jalan baru (832 kilometer), jalan tol (33 kilometer) dan jembatan (15.373 kilometer).Kemudian, anggaran itu juga akan digunakan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian (639 km), serta pembangunan bandara baru di delapan lokasi.

Bagi Presiden Jokowi, infrastruktur merupakan fondasi bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan dan persaingan dengan negara lain di masa mendatang. Tahun 2019, konsentrasi pembangunan akan di arahkan pada pengembangan sumber daya manusia.

Kita sepakat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak, apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Salah satu indikator negara berkembang dilihat dari pembangunan infrastruktur yang memadai. Indonesia diidentifikasi sebagai emerging market yang memiliki infrastruktur gap di bawah negara-negara yang setara dengan Indonesia. Untuk jadi negara yang setara emerging market, Indonesia perlu membangun.

Pemerintah sendiri tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu bukan hanya sekedar menunjukkan kemewahan akan tetapi lebih kepada memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Ini adalah kebutuhan kita untuk jaga kesatuan Republik Indonesia tidak hanya secara politik dan hukum, tapi juga secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang. Manfaatnya baru dapat dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Minimal 5 tahun bahkan rata rata 10 sampai 30 tahun. Peningkatan anggaran infrastruktur itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan..

Bila fondasi infrastruktur sudah kuat, baru beralih ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). Memang untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam seperti hutan, mineral dan batubara. Kunci untuk menjadi negara maju itu adalah pembangunan SDM. Kalau SDM kita bisa di- upgrade, ini adalah modal kuat kita untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Saat ini 60 persen dari 250 juta penduduk Indonesia adalah anak muda. Bahkan jumlah tersebut akan terus meningkat. Diperkirakan tahun 2040 jumlah usia produktif di Indonesia mencapai 195 juta.Ini bisa jadi kekuatan yang besar, tapi bisa jadi masalah apabila pemerintah tak memberi perhatian terhadap pembangunan SDM. n