Pemerintah Diminta Segera Susun Roadmap Bioetanol

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) yang lebih jelas dan terstruktur. Hal itu penting karena bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran mengatakan roadmap sudah mendesak agar pengembangannya terus berlanjut.

Mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut mengatakan peta jalan pengembangan bioetanol harus jelas dan terstruktur dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan.

Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi bahan bakunya misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya, pelaku usahanya dan harganya.

Ketiadaan peta jalan, tambahnya, bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri.

Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) karena bioetanol untuk sumber energi tidak bisa disamakan dengan untuk minuman keras.

“Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” katanya.

Sementara itu, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi menegaskan peta jalan merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti PSN, termasuk pengembangan bioetanol apalagi, proyek ini multisektor.

Menurut dia, peta jalan pengembangan bioethanol sangat penting karena kegiatan tersebut tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya.

“Kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” katanya.

Mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan akan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur.

Selain itu, ada tenggat waktu yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah dimonitor dan dievaluasi. Tanpa roadmap yang terstruktur, menjadikan para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri karena peran dan fungsi mereka menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya.

Potensi Cerah

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, hilirisasi produk perkebunan sebenarnya sudah ada di roadmap hilirisasi industri di kementerian investasi dan hilirisasi industri/BKPM.

“Ke depan memang bioenergy punya potensi cerah karena renewable energy,” katanya.

Dia menegaskan bahwa sudah ada dukungan kebijakan ke arah sana, meskipun harus diakui tetap ada tantangannya. Begitu juga dampaknya juga sudah bisa diidentifikasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, memang bioethanol sudah masuk ke dalam rencana BBN dan target blending.

“Jadi, roadmap memang perlu dibuat,ujarnya.

Walaupun demikian lanjut Fabby, tantangan yang dihadapi adalah biaya produksi fuel grade ethanol yang masih tinggi.

 “Jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah membuat peta jalan untuk memproduksi fuel grade ethanol yang kompetitif terhadap harga bahan bakar minyak (BBM).