Melemahnya Kinerja Mesin Partai, Perlukah Indonesia Kembali ke Sistem Pemilu Tertutup?

Sistem ini kemudian membuat pemilih jadi lebih berdaulat atas parpol. Konsekuensinya, parpol terlihat kurang memiliki kendali atas kandidat terpilih. Parpol hanya menjadi "penyedia tiket" untuk caleg, tetapi kurang menyediakan dukungan berupa mesin politik untuk mendulang dukungan elektoral. Selama ini, caleg lebih banyak mengandalkan jaringan personalnya ketimbang mesin politik partai.

Inilah mengapa baru-baru ini - dan biasa terjadi menjelang pemilu - muncul wacana pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup. Tujuannya agar elit parpol semakin memiliki pengaruh besar terhadap caleg, sekaligus membawa jaringan patronase dan klientelisme caleg kepada kendali parpol. Patronase dan klientelisme merujuk pada hubungan politikus dan pemilih yang melibatkan pertukaran materi sebagai syarat dukungan politik.

Wacana pengembalian sistem proporsional tertutup juga terkait erat dengan maraknya politik uang di pemilu. Caleg dan parpol tentunya membutuhkan biaya besar dalam berlaga di kontes politik agar terpilih. Sistem proporsional terbuka membuat parpol tidak memiliki kendali penuh terhadap kadernya, bahkan sering bergantung secara finansial pada kader-kadernya sehingga penerapan aturan atau pun panduan pemilu tidak terpantau secara optimal.

Di daerah, banyak parpol tidak memiliki kader mumpuni yang tersebar merata di setiap daerah pemilihan (dapil). Seringkali partai justru "ditopang" dan "dibiayai" anggotanya. Ini menyebabkan fungsi kontrol kader menjadi tidak efektif dan efisien.

Meski demikian, terlepas dampak buruk sistem proporsional terbuka bagi kinerja mesin parpol, sistem ini mampu lebih banyak memberikan ruang bagi penguatan partisipasi masyarakat. Dengan sistem terbuka, kompetisi politik menjadi semakin dinamis. Caleg pun dituntut lebih proaktif dan kreatif.
Halaman Selanjutnya....