Masyarakat Adat Bersatu untuk Membangun Maybrat

Sekitar pukul 9.23 waktu Papua Barat, bunyi putaran baling-baling helikopter terdengar di angkasa memecah pagi. Dari kejauhan helikopter mendekat. Ribuan warga bersorak-sorai. Pagi itu, 3 Oktober 2018 hendak digelar acara perdamaian adat masyarakat Maybrat. Lapangan besar yang akan difungsikan menjadi alun-alun Kabupaten Maybrat jadi tempat prosesi acara perdamaian adat.

Setelah memutar sebentar,helikopter mendarat di ujung lapangan. Angin kencang bertiup dari embusan balingbaling helikopter. Satu persatu penumpang helikopter, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turun. Menteri Tjahjo memang dijadwalkan menghadiri acara perdamaian adat masyarakat Maybrat.

Di dekat helipad, Bupati Maybrat, Bernard Sagrim, Wakil Bupati Maybrat, Paskalis Kocu dan Sekda Maybrat, Agustinus Saa sudah siap menyambut Mendagri dan rombongan. Setelah berhadapan, Bupati Maybrat memakaikan mahkota khas adat Maybrat ke kepala Tjahjo. Selanjutnya Tjahjo dipersilakan menanam pohon perdamaian. Baru dengan diiringi teriakan para tetua adat yang ikut menyambutnya Tjahjo menuju pendopo di tengah lapangan.

Sebelum sampai pendopo, Tjahjo diberi kain khas masyarakat Maybrat yang dikenakan oleh salah satu tetua adat. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penjelasan Sekda Maybrat tentang area perkantoran pusat pemerintahan ibu kota Maybrat di Kumurkek. "Bapak menteri pembangunan kantor pemerintahan mulai dari kantor bupati dan kantor SKPD akan menelan biaya 221 miliar rupiah," kata Agustinus.

Seperti diketahui, sejak dimekarkan tahun 2009, permasalahan ibu kota Maybrat tidak ada titik temu. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2009, ibu kota Maybrat ditetapkan di Kumurkek. Tapi UU itu kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK memutuskan ibu kota Kabupaten Maybrat di Ayamaru. Sejak saat itu, permasalahan ibu kota jadi bibit konflik yang kemudian terbawa dalam pemilihan kepala daerah.
Halaman Selanjutnya....