Masalah Hukum di Hulu dan Hilir

Politik Ekonomi Mikro

Dalam perkataan lain, hukum berbeda dengan ekonomi; tidak mengenal prediksi atau prospek dan probabilitas selain fakta hari ini. Di dalam dan di tengah-tengah proses Indonesia membangun sistem perekonomian dan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas KKN kesenjangan dapat diatasi dengan memasukkan prinsip ekonomi mikro, yaitu efisiensi, keseimbangan, dan maksimisasi ke dalam pendidikan hukum pascasarjana dan penegasan di dalam RUU KUHP/KUHAP.

Kurikulum S2 pendidikan hukum dimasukkan mata kuliah politik ekonomi mikro dengan 2 SKS. Di dalam KUHP/ KUHAP yang baru perlu dimasukkan ketentuan normatif mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (geen straf zonder schuld, geen schuld zonder nut).

Upaya perubahan tersebut (teoritik dan praktik) menempatkan politik hukum pidana Indonesia mampu mencegah dan mengatasi tindak pidana khusus dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Tantangan yang akan muncul atas gagasan tersebut di atas adalah ada pada diri kita sendiri, akademisi hukum dan praktisi hukum; adalah kemauan kuat untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar baik dalam pemikiran maupun dalam praktik di lapangan setidak-tidaknya ada pemikiran yang merupakan terobosan hukum (legal-breakthrough).