Masalah Akses Rakyat Menggapai Keadilan

Berkaca pada pernyataan terakhir ini, sejak dimulainya era Prabowo Subianto lima tahun yang akan datang, akses kepada keadilan harus dibuka selebar-lebarnya oleh penyelenggara negara sebagai abdi 270 juta rakyat Indonesia, bukan abdi dalem pemimpin yang dipilih rakyat secara demokratis.

Sebaliknya, sikap pemimpin dalam penyelenggaraan negara tidak lagi layaknya raja-raja di Jawa sekian abad yang lalu, antara lain menunggu upeti dari hamba sahaya.

Kemampuan dan keberanian mengambil sikap dan keputusan yang tepat dan bijaksana oleh sang Pemimpin dan jajarannya perlu diutamakan terlebih menyangkut kepentingan sosial-ekonomi rakyat dan tidak lagi terpaku pada pembanguan infrastruktur yang telah dirintis mantan Presiden Joko Widodo karena benar pernyataan Prabowo Subianto, kemiskinan harus ditanggulangi karena faktor kemiskinan dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa, tetapi bukan hanya makan siang gratis semata-mata.

Bagi 270 juta rakyat, kabinet gemuk atau kurus bukan masalah besar, tetapi yang penting tidak terjadi yang gemuk justru pemimpin dan jajarannya, tetapi rakyatnya tetap kurus. Rakyat Indonesia tidak perlu serius memikirkan utang RI sampai 8.000 trilun rupiah, namun yang diharapkan kecukupan sandang, papan, dan pangan saja karena masalah utang dan lain-lain urusan pemimpin dan jajarannya.

Meski demikian, dari rakyat diperlukan sikap berani menyampaikan kritik sosial dalam batas-batas norma ksesusilaan, agama, ketertiban, dan keamanan. Kebebasan asasi tidak boleh melanggar hak asasi orang lain atau melecehkan negara dan pemimpinnya. Dalam kenyataan praktik penegakan hukum di dalam kehidupan sehari-hari rdapat fenomena sosial menarik untuk kita perhatikan dengan serius.
Halaman Selanjutnya....