Marcos Jr Tak Campur Tangan dalam Pemakzulan Wapres Duterte
Para pengunjuk rasa memegang plakat dan gambar wajah Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, dan Wapres Sara Duterte dalam sebuah aksi demonstrasi untuk mendukung tuntutan pemakzulan terhadap Duterte di Manila pada 31 Januari lalu.
Foto: AFP/JAM STA ROSAMANILA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada Kamis (6/2) mengatakan bahwa ia tidak akan campur tangan dalam menentukan waktu pelaksanaan sidang pemakzulan wakil presidennya, yang diperkirakan akan dilaksanakan setelah pemilihan umum sela pada Mei.
Pernyataan Presiden Marcos Jr itu dilontarkan setelah pada Rabu (5/2) lalu anggota parlemen Filipina memilih untuk memakzulkan Wapres Sara Duterte atas tuduhan melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan-kejahatan besar lainnya.
Setelah majelis rendah menyetujui petisi tersebut, Senat harus mengadakan sidang untuk mengadili wakil presiden. Jika terbukti bersalah, ia akan dicopot dari jabatannya dan dilarang dari jabatan publik.
Dalam komentar pertamanya sejak pemakzulan, Marcos Jr mengatakan bahwa tanggal persidangan Duterte sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan Senat.
“Terserah mereka bagaimana mereka memutuskan untuk mengadakan persidangan,” kata Presiden Filipina itu kepada para wartawan.
Meskipun aliansi Duterte dengan Marcos telah pecah secara spektakuler selama setahun terakhir, presiden menepis anggapan bahwa ia berperan dalam proses pemakzulannya.
“Ada implikasi bahwa entah bagaimana saya memberikan perintah kepada mereka (Kongres). Itu sama sekali tidak benar. Kami independen satu sama lain,” tutur dia. “Kalian semua memberi saya terlalu banyak dugaan,” imbuh dia.
Sebelumnya Presiden Senat, Francis Escudero, mengatakan kepada para wartawan bahwa persidangan Duterte mungkin tidak akan selesai sebelum kongres berikutnya pada Juli.
“Senat Filipina hanya dapat menindaklanjuti pengaduan pemakzulan terhadap Wapres Sara Duterte pada tanggal 2 Juni ketika Kongres kembali bersidang setelah pemilihan paruh waktu,” kata Escudero. “Persidangan ini kemungkinan akan diperpanjang hingga Kongres ke-20. Itu hampir pasti,” imbuh dia.
Berbicara pada konferensi pers terpisah, Wakil Pemimpin Mayoritas DPR, Lorenz Defensor, setuju bahwa persidangan tersebut mungkin akan dilanjutkan ke Kongres berikutnya, yang anggotanya akan ditentukan melalui pemilihan umum pada tanggal 12 Mei nanti.
Tantangan Keabsahan
Menurut Dennis Coronacion, kepala departemen ilmu politik di Universitas Santo Tomas, Manila, akan digelarnya persidangan ini dapat memberikan amunisi bagi Duterte untuk menantang keabsahan pemakzulannya.
“Karena pemakzulan yang diputuskan oleh anggota parlemen yang masih menjabat dapat diadili oleh anggota parlemen yang baru, ada spekulasi bahwa hal ini akan memberikan wakil presiden sebuah upaya hukum dan memungkinkannya untuk menentangnya di Mahkamah Agung,” ucap Coronacion.
“Potensi terpilihnya senator pro-Duterte ke dalam badan tersebut juga dapat menghilangkan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk bisa memakzulkan wapres Filipina,” imbuh dia.
Duterte, yang belum memberikan komentar secara terbuka mengenai pemakzulannya, secara luas digadang-gadang akan menggantikan ayahnya, Rodrigo Duterte, sebagai presiden pada pemilu tahun 2022, namun ia memutuskan untuk mengundurkan diri demi mendukung Marcos Jr dan kemudian mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Namun, aliansi Marcos-Duterte ini kemudian hancur. Pada November, Wapres Duterte membuat pernyataan yang penuh dengan sumpah serapah dengan mengatakan bahwa ia telah memerintahkan seseorang untuk membunuh Marcos Jr jika ia sendiri dibunuh.
Dia kemudian membantah bahwa komentarnya itu merupakan ancaman pembunuhan, dan mengatakan bahwa dia hanya mengekspresikan keprihatinan atas kegagalan pemerintah. AFP/ST/I-1
Berita Trending
- 1 Kepala Otorita IKN Pastikan Anggaran untuk IKN Tidak Dipangkas, tapi Akan Lapor Menkeu
- 2 Presiden Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Akan Terus Berlanjut hingga 2029
- 3 SPMB Harus Lebih Fleksibel daripada PPDB
- 4 Danantara Jadi Katalis Perekonomian Nasional, Asalkan...
- 5 Polemik Pagar Laut, DPR akan Panggil KKP