LPSK Apresiasi Putusan MK Perpanjang Batas Waktu Pengajuan Kompensasi bagi Korban Terorisme

Lebih lanjut, LPSK bertekad untuk terus mengupayakan agar seluruh korban terorisme masa lalu mendapatkan bantuan maupun kompensasi yang menjadi hak mereka, sesuai dengan putusan MK itu.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (29/8).

Demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyatakan frasa "tiga tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku" dalam Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sepuluh tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku".

Artinya, MK memperpanjang batas waktu bagi korban terorisme masa lalu untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
Halaman Selanjutnya....