Libatkan Pihak Swasta, Vaksinasi Mandiri Sebaiknya Dipercepat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto, mengusulkan proses percepatan vaksinasi dengan melibatkan pihak swasta atau vaksinasi mandiri. Slamet membandingkan proses percepatan vaksinasi seharusnya berkaca pada proses penyediaan rapid test untuk swasta.

"Swasta kan dulu tidak boleh. Dulu kan rapid jadinya bisa 2-3 minggu. Setelah IDI mendorong swasta harus juga buka rapid test dan sebagainya, akhirnya proses itu cepat," ujarnya.

Pihak swasta, menurut dia, amat diperlukan karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Sementara itu, jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah juga bisa bekerja sama dengan pihak rumah sakit swasta dalam hal program penyediaan vaksin dan vaksinasi mandiri.

"Asal kayak kemarin saja, pemerintah mengendalikan harga vaksin. Kayak rapid test, antigen, itu kan dikendalikan harganya oleh pemerintah," jelas dia.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan setelah melakukan vaksinasi, termasuk menahan diri untuk berkerumun atau bepergian.
Halaman Selanjutnya....