Lebih 'Sustainable', RUU EBET Harus Fokus ke Energi Terbarukan

"DPR dan pemerintah harus menjamin azas-azas keterbukaan, demokrasi dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan (formil) UU EBT dan penetapan ketentuan (material) sesuai konstitusi dan UU PPP (UU No.12/2011 atau UU No.15/2019). Dalam hal ini publik/rakyat diminta untuk ikut berperan aktif," tegasnya.

Kita, ujar Marwan, memahami pentingnya memenuhi target-target pemenuhan demand energi, investasi, net zero emission, ketahanan energi dan pembangunan nasional. Namun, berbagai target ideal tersebut harus dicapai dengan tetap memperhatikan aspek-aspek konstitusional, legal, keadilan, kebersamaan, keberlanjutan pelayanan publik dan berbagai kepentingan strategis nasional.

"Maka, IRESS menuntut agar pembentukan UU EBET harus tetap berpegang pada prinsip-prissip bernegara dan kepentingan nasional tersebut," pungkasnya.