Larangan Demo di Maliboro Ramai Jadi Bahasan Publik

YOGYAKARTA - Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka yang salah satunya larangan demonstrasi di Malioboro ramai jadi bahasan publik Yogya dalam beberapa waktu terakhir.

Pada Rabu (3/11) kemarin, Pemda DIY kembali menggelar diskusi publik setelah diskusi pertama yang telah diadakan pada Kamis (28/10) lalu untuk menindaklanjuti Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi penyusunan dan penetapan Pergub di atas.

Diskusi tersebut diikuti oleh beberapastakeholderdi Malioboro, yaitu paguyuban pedagang di Malioboro, beberapa OPD terkait, Kanwil Kemenkumham DIY, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Polda DIY, Korem 072/ Pamungkas, serta masyarakat agar memberikan masukan untuk evaluasi Pergub tersebut.

Asisten Sekretariat Daerah (Setda) DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sumadi menyebutkan beberapa masukan yang telah terkumpul dalam diskusi tersebut.

Salah satu masukan tersebut adalah pelibatan komunitas yang berada di Malioboro dalam hal pengendalian bersama dengan OPD yang menangani bidang Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik).
Halaman Selanjutnya....