Langkah Tegas Menteri BUMN

Tanpa ampun, Menteri BUMN Erick Thohir memecat seluruh direksi PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) sebagai buntut kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, April lalu.

Langkah tersebut patut diapresiasi mengingat persoalan Covid-19 ini bukan main-main. Ribuan triliun dana negara dialokasikan guna memutus mata rantai penularan namun di sisi lain ada manusia-manusia tidak berhati manusia di lapangan yang meraih keuntungan pribadi.

Perbuatan mereka sungguh tidak terpuji. Bukan karena mereka meraih keuntungan miliaran rupiah, tetapi sebagai pekerja yang berada di garis depan pencegahan penularan Covid-19, mereka justru bertindak berbahaya, menggunakan alat rapid test antigen bekas yang tidak saja hasil tesnya tidak akurat, tetapi bisa menularkan virus korona ke pengguna jasa mereka.

Kasihan sekali masyarakat yang menggunakan jasa KFD, mereka sudah taat menjaga protokol kesehatan dengan melakukan tes sebagai prasyarat perjalanan, ternyata dikhianati oleh petugasnya.

Menurut pengakuan, terdapat 9.000 pengguna jasa yang menggunakan alat bekas. Jika di antara mereka ada yang tertular, dan mereka kemudian menularkan ke orang lain, betapa jahatnya tindakan yang mereka lakukan. Bisa jadi semua upaya, baik tenaga dan dana yang kita lakukan sejak April tahun lalu menjadi sia-sia hanya karena ulah segelintir oknum.

Karena itu, Erick Thohir menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius. Langkah pemberhentian direksi KFD yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut mesti diambil. Selanjutnya, hal-hal yang menyangkut hukum terutama bagi petugas KFD di lapangan merupakan ranah dari aparat yang berwenang.

Karena memang sudah tidak sejalan dengan core value BUMN yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Erick mempersilakan mereka berkarier di tempat lain.

Tindakan mereka bisa membuat Bangsa Indonesia yang berusaha keras mengakhiri pandemi ini, menjadi tidak percaya. Apalagi bagi sebagian masyarakat yang memandang bahwa Covid-19 adalah rekayasa bisnis guna mengeruk keuntungan, dengan kejadian tersebut semakin menguatkan pandangan mereka.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika sebuah perusahaan layanan kesehatan yang kuncinya adalah menjaga kepercayaan masyarakat tetapi justru tidak bisa dipercaya.

Pemecatan seluruh jajaran direksi KFD yang dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian di Bandara Kualanamu tidak bisa berhenti sampai di sini. Ke depan sudah menanti tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Sosialisasi demi sosialisasi harus dilakukan bahwa yang terjadi di Kualanamu itu tidak sesuai standar operasional. Dan kembali meyakinkan bahwa Covid-19 itu ada dan nyata.

Semoga liburan panjang hari raya Idul Fitri yang menimbulkan kerumunan di beberapa tempat wisata, tidak meningkatkan jumlah kasus Covid-19 baru. Petugas juga harus ekstra keras memeriksa surat-surat kelengkapan bebas Covid-19 bagi mereka yang "berhasil" pulang kampung.