Kuota Haji 2025 Tetap 221.000 Jamaah
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.
Foto: dpr.go.idJAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan kerja sama untuk penyelenggaraan haji 2025. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah kuota haji asal Indonesia tetap 221.000 orang.
“Kami bersyukur kesepakatan penyelenggaraan haji antara Indonesia dan Arab Saudi tercapai. Kami akan kawal kesepakatan ini agar memastikan jamaah haji asal Indonesia bisa menunaikan kewajiban rukun Islam kelima ini dengan khusyuk, sehat, dan nyaman,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1).
Penandatanganan kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia–Arab Saudi dilakukan oleh Menteri Agama Indonesia Nazaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi. Kesepakatan ini menandai secara resmi pelaksanaan tahapan layanan haji untuk jamaah asal Indonesia.
Marwan mengatakan beberapa poin kesepakatan dalam kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia-Arab Saudi di antaranya meliputi jumlah kuota haji dari Indonesia, bandara penerimaan dan pemulangan jamaah asal Indonesia, hingga layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi jamaah asal Indonesia.
“Komisi VIII akan memastikan kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi diterapkan pada pelaksanaan haji 2025 ini,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Dia mengungkapkan sebanyak 221.000 jamaah haji asal Indonesia akan datang secara bertahap ke Tanah Suci. Sebanyak 110.000 jamaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah dan kembali melalui Bandara King Abdul Azis di Jeddah.
Sedangkan, sebanyak 110.500 jemaah haji Indonesia menggunakan rute tiba di Bandara King Abdul Azis di Jeddah dan kembali melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah.
Petugas haji Indonesia mendapat kuota 2.210 orang atau setara dengan 1 persen dari total kuota jamaah haji Indonesia. “Kami tetap berharap semoga ada penambahan kuota,” kata Marwan.
Marwan mengatakan Menteri Agama Nazaruddin Umar terus melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi agar ada kelonggaran batasan umur bagi jamaah haji asal Indonesia. Menteri Agama menyampaikan kondisi jamaah haji Indonesia yang terpaksa mengantre cukup lama untuk berangkat haji.
“Daftar tunggu haji di Indonesia cukup panjang. Bahkan ada daerah di Sulawesi yang harus menunggu hampir 50 tahun untuk berangkat haji sehingga banyak jamaah kita yang uzur,” kata Marwan.
Selain itu, keterbatasan tempat di Mina juga menjadi pembahasan kedua belah pihak. Menteri Agama mengusulkan adanya skema tanazul (kembali ke hotel tanpa mabit di Mina) yang memungkinkan jamaah haji Indonesia tidak menginap di tenda Mina tapi menginap di hotel yang berada di sekitar jamarat (tempat melempar jumrah).
Usulan yang disampaikan pihak Indonesia menurut Marwan, disambut baik oleh Kementerian Arab Saudi.
“Usulan adanya tanazul disetujui tapi skemanya seperti apa, harus disimulasikan terlebih dahulu,” pungkasnya.
Diketahui, usulan penambahan kuota haji ini sempat disampaikan Panja Biaya Haji DPR RI saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo disebut bakal melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk melakukan lobi agar mendapatkan tambahan kuota haji 2025. Hal tersebut untuk memperpendek lamanya daftar tunggu jamaah.
"InsyaAllah beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan. Dan kami berharap beliau sampai ke Saudi. Dan ketemu Raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak," kata Marwan usai pertemuan Panja Haji DPR dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1) malam.
Berita Trending
- 1 Real Madrid Bertekad Pulihkan Kepercayaan
- 2 Puspomal Tindak Tegas Oknum TNI AL yang Terlibat Pembunuhan di Sorong
- 3 Inter Milan Berpeluang Dekati Puncak Klasemen
- 4 Dinsos Kaltim Gunakan Klasifikasi Khusus untuk Kemiskinan Ekstrem
- 5 Guterres: Umat Manusia telah Membuka “Kotak Pandora” yang Penuh Masalah
Berita Terkini
- Permintaan Pembuatan NPWP Baru di Blora Meningkat sebagai Syarat Jadi Relawan Program MBG
- BMKG: Gelombang tinggi masih berpotensi di laut selatan Jateng
- Bupati Lombok Tengah minta kades mendukung program swasembada pangan
- BKSDA Bengkulu pulihkan ekosistem TWA Bukit Kaba Rejang Lebong
- Terkait Penyidikan BPR Jepara Artha, KPK Panggil Sekda Jepara