Kualitas Hidup Masyarakat Membaik

JAKARTA - Inklusivitas sosial dinilai sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas ke depan sehingga dibutuhkan peningkatan layanan kesehatan dan mutu pendidikan. Sebab, saat ini, sejumlah negara tetangga terus memperkuat daya saing sumber daya manusianya (SDM) melalui peningkatan kualitas mereka.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, menyatakan upaya memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan memadai dan pendidikan tinggi penting untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi nasional berkualitas.

"Pertumbuhan ekonomi berkualitas, salah satu kuncinya adalah memikirkan inklusivitas sosial," kata Suhariyanto, di Jakarta, Senin (15/4).

Menurut dia, inklusivitas sosial adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai kalangan masyarakat terutama rakyat kecil di pedesaan dan daerah-daerah termarjinalkan untuk mengecap pendidikan setinggi-tingginya dan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Secara terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya, menilai untuk menjaga kestabilan ekonomi dibutuhkan sektor berkelanjutan, seperti manufaktur yang menjadi motor pertumbuhan di Asia Timur. Sayangnya, Indonesia masih terkendala pada kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk bisa meningkatkan industri manufaktur. Sementara Vietnam dan Filipina mulai menyusul ekonomi Indonesia dengan mengembangkan industri manufaktur yang berorientasi pada keahlian SDM.

"Kita sudah tidak bisa adu murah. Negara lain rela membayar lebih mahal kalau kualitasnya lebih baik," katanya.

Karena itu, Berly menekankan perlunya mendorong daya saing sektor manufaktur Indonesia yang dinilainya masih akan menjadi pendukung utama ekonomi Indonesia ke depan.

Terkait perbaikan kualitas SDM, BPS mencatat pembangunan manusia di Indonesia terus membaik dengan ditandai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2018 sebesar 0,58 poin dari tahun sebelumnya menjadi 71,39. "IPM 2018 mengalami kenaikan karena dari seluruh komponennya mengalami peningkatan," kata Suhariyanto.

Sebagaimana diketahui, IPM itu memperhatikan tiga aspek esensial yaitu dimensi kesehatan umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak.

Perbaikan Status

BPS menambahkan sudah tidak ada lagi provinsi di Indonesia yang memiliki status IPM yang rendah, karena Papua sudah meningkat statusnya ke sedang. Kemajuan pembangunan manusia di Papua didorong oleh dimensi pendidikan, di Papua Barat didorong oleh dimensi standar hidup layak, sedangkan di Sulawesi Barat lebih disebabkan perbaikan dimensi pendidikan dan standar hidup layak.

Sementara itu, di Jawa Barat (Jabar), IPM pada 2018 tercatat 71,30, meningkat 0,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 70,69. BPS Jabar menyatakan kenaikan IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup manusia setiap tahunnya.

"Peningkatan IPM pada 2018 ditopang oleh meningkatnya komponen pembentuk IPM," jelas Kepala BPS Jabar, Doddy Herlando di Bandung.tgh/Ant/E-10