KTT G-20 Hadapi Tatanan Global yang Tidak Stabil

RIO DE JANEIRO - Para pemimpin G 20 ekonomi utama yang bertemu pada hari Senin (17/11) di Brazil untuk menghadiri pertemuan puncak tahunan mereka, bersiap menghadapi perubahan dalam tatanan global dengan kembalinya presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, ke tampuk kekuasaan.

Dikutip dari The Straits Times, pembahasan mengenai perdagangan, perubahan iklim dan keamanan internasional akan berbenturan dengan perubahan kebijakan tajam AS yang dijanjikan Trump saat menjabat pada bulan Januari, mulai dari tarif hingga janji solusi yang dinegosiasikan untuk perang di Ukraina.

Sementara Presiden AS, Joe Biden tiba sebagai calon yang tidak berdaya dengan hanya dua bulan tersisa di Gedung Putih, Presiden Tiongkok, Xi Jinping akan menjadi pemain utama pada pertemuan puncak G20 yang diwarnai ketegangan geopolitik di tengah perang di Gaza dan Ukraina.

"Bukan hanya geopolitik saja yang membuat kami khawatir, tetapi juga peran Tiongkok, peran ekonomi dan keuangannya, yang sangat menonjol dalam banyak isu," kata seorang pejabat Jerman, yang meminta identitasnya dirahasiakan agar dapat membahas ketegangan diplomatik tersebut secara bebas.

Sementara Tiongkok berada di kubu Russia terkait Ukraina, Jerman yakin Beijing akan merasa posisi itu semakin sulit dipertahankan karena konflik tersebut telah mengglobal dengan pengerahan pasukan Korea Utara oleh Russia yang membawanya “ke ambang pintu Tiongkok," kata pejabat lainnya.

Para diplomat yang menyusun pernyataan bersama untuk para pemimpin pertemuan puncak tersebut telah berjuang untuk mencapai kesepakatan yang rapuh tentang cara menangani perang Ukraina yang meningkat, bahkan seruan samar untuk perdamaian tanpa kritik terhadap peserta mana pun, kata sumber.

Serangan udara besar-besaran Russia terhadap Ukraina pada hari Minggu mengguncang sedikit konsensus yang telah mereka bentuk, dengan para diplomat Eropa mendorong untuk meninjau kembali bahasa yang telah disepakati sebelumnya mengenai konflik global.

Amerika Serikat menanggapi serangan Russia dengan mencabut batasan sebelumnya terhadap penggunaan senjata buatan AS oleh Ukraina untuk menyerang wilayah Russia yang jauh.

Pejabat Brasil menyadari agenda mereka untuk G20, yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, mengenakan pajak pada orang-orang superkaya, dan memerangi kemiskinan dan kelaparan, bisa segera kehilangan momentum ketika Trump mulai mendiktekan prioritas global baru dari Gedung Putih.

Dorongan Brasil untuk reformasi tata kelola global, termasuk lembaga keuangan multilateral, mungkin juga menemui hambatan dengan Trump, kata pejabat Brasil.

"Trump tidak menghargai multilateralisme. Saya tidak melihat banyak kemungkinan pemerintahan Trump terlibat dalam isu-isu ini atau menunjukkan minat apa pun terhadapnya," kata seorang sumber di Kementerian Keuangan Brasil.

Xi diperkirakan akan memuji inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok saat negara itu menunjukkan pengaruhnya dalam perekonomian.

Brasil sejauh ini menolak untuk bergabung dengan inisiatif infrastruktur global tersebut, tetapi harapannya tinggi untuk kemitraan industri lainnya saat Xi mengakhiri kunjungannya di negara itu dengan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada hari Rabu.

"Keputusan Brasil untuk tidak bergabung merupakan pukulan telak bagi hubungan. Tiongkok sangat kecewa," kata Li Xing, pengamat di Institut Strategi Internasional Guangdong, yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Pembicaraan perdagangan di sekitar G20 akan dipicu oleh kekhawatiran meningkatnya perang dagang AS-Tiongkok, karena Trump berencana untuk mengenakan tarif pada impor dari Tiongkok dan negara lain.

Semangat Trump untuk memotong pajak akan menambah hambatan bagi upaya Brazil untuk membahas perpajakan terhadap orang-orang superkaya, sebuah isu yang disukai oleh Presiden Brazil,Luiz Inacio Lula da Silva yang memasukkannya dalam agenda G20.

Menurut para diplomat, sekutu terbaru Trump di Amerika Latin, Presiden Argentina yang menganut paham libertarian, Javier Milei, telah menarik garis merah pada isu tersebut. Para negosiator Argentina menolak untuk menyetujui penyebutan isu tersebut dalam komunike bersama KTT tersebut.