Krisis Iklim Persulit Korban Kekerasan Berbasis Gender Mengakses Keadilan

Sejauh ini, telah ada upaya untuk membangun sistem layanan dan penanganan kekerasan berbasis gender yang mengenali berbagai karakter khusus seperti daerah kepulauan, wilayah terpencil, dan tenda pengungsian bencana. Pendampingan kasus, misalnya, dapat berlangsung di tempat yang sesuai dengan kenyamanan korban ataupun secara daring.

Walau begitu, ketika bencana iklim banjir rob terus terjadi setiap hari, pendampingan kasus dengan sistem jemput bola menjadi menantang. Belum lagi hambatan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang masih banyak dialami oleh lembaga layanan berbasis komunitas maupun pemerintah (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA).

Indonesia perlu mengakui realita bahwa bencana iklim telah ada di depan pintu rumah dan menjadi bagian dari kehidupan warga. Narasi program adaptasi iklim harus bisa membicarakan lebih dari sekadar "dampak" berbasis gender, tetapi juga mengupayakan akses keadilan bagi korban.

Ini dapat dilakukan dengan terus mendokumentasikan pengalaman perempuan korban dan pendamping. Dokumentasi dapat membuat kita semakin mengenali dinamika gender dan perubahan iklim yang kompleks.

Selanjutnya adalah pemberian dukungan kepada pendamping serta lembaga layanan agar mampu beradaptasi dan tahan dengan kekhasan bencana di masing-masing wilayah. Langkah ini bisa diintegrasikan dengan sistem kesiapsiagaan bencana yang ada.
Halaman Selanjutnya....