Polemik Pencalegan - Bawaslu Menyatakan Tidak Membuat Norma Baru
KPU: OSO Tak Masuk DCT Jika Tak Mundur dari Pengurus Partai
Foto : ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
SOROTI POLEMIK - Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva (kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kanan) dan pakar hukum tata negara Said Salahuddin menyampaikan pendapatnya pada diskusi bertema “Masa Depan Putusan Bawaslu†di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/1). Diskusi tersebut membahas polemik atas tindak lanjut putusan Bawaslu mengenai pengabulan kepesertaan Oesman Sapta.
Masih ada waktu tiga hari lagi bagi Oesman Sapta untuk menentukan sikapnya, apakah mundur dari pengurus partai atau namanya tak ada dalam DCT Pemilu.
Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPUU), Wahyu Setiawan menghargai sikap OSO yang enggan mundur sebagai Ketum Hanura, meski KPU telah memberinya waktu hingga 22 Januari agar mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik sebagaimana putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan sebagai syarat agar dapat dimasukkan dalam DCT.
Namun Wahyu menegaskan, pihaknya juga akan tetap pada pendiriannya yakni tidak memasukkan OSO ke dalam DCT. Wahyu juga belum memastikan langkah apa yang akan diambil menyikapi hal tersebut karena ia tak mau berspekulasi apapun. "KPU sudah memberi kesempatan. Hak Pak OSO kalau ia tidak mau mengundurkan diri, kan itu hak warga negara," tandasnya.
Sementara mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva menilai, Putusan Bawaslu Nomor: 008/LP/PL/ADM/ Rl/00.00/Xll/2018 tanggal 9 Januari 2019 yang memerintahkan KPU memasukkan Oesman Sapta Odang Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap (DCT) caleg DPD sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Hamdan, putusanBawaslu wajib ditaati KPU karena dalam memutus perkara administratif caleg DPD terkait OSO, Bawaslu menerapkan asas hukum 'in concreto', karena telah diterapkan dalam setiap perkara.
Yang dimaksud Hamdan sebagai asas 'in concreto' ialah, adanya putusan PTUN Jakarta No. 242 yang memerintahkan KPU menjalankan perintah untuk menerbitkan surat keputusan (SK) daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019 yang memuat nama OSO di dalamnya. Bawaslu tidak merasa inkonsistensi dalam putusannya.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya