Larangan Caleg DPD - Mengenai Pencalonan Oesman Sapta KPU Bantah Menggantung
KPU Masih Tunggu Putusan MA
Foto : Koran Jakarta/M Fachri
SEKJEN DPD - Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kanan) menyerahkan surat keputusan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Reydonnyzar Moenek (kiri) usai memimpin pembacaan sumpah dan janji pada pelantikan Sekjen DPD dan dua orang deputi sekjen di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/11). Dalam sambutannya Oesman mengatakan bahwa keberhasilan DPD dalam melakukan tugas konstitusionalnya akan ditentukan juga oleh keberhasilan Sekretariat Jenderal DPD dalam menjalankan tugas menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.
Meski MA mengabulkan gugatan Oesman Sapta, tapi MK sebelumnya sudah memutuskan melarang pengurus partai maju sebagai caleg DPD.
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum masih belum bersikap terhadap putusan Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.
Pasalnya meski sudah diputuskan 25 Oktober 2018, namun hingga detik ini, KPU belum menerima salinan putusan dari MA tersebut. Hal itu ditegaskan Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).
Arief mengatakan, sejak KPU mengirimkan surat kepada MA sehari setelah keluarnya putusan MA tersebut dengan maksud berkonsultasi atas putusan MA itu, hingga kini belum ada jawaban dari MA. Sehingga KPU belum bisa berbuat apa-apa guna menyikapi putusan MA. "Kan kami sudah bilang, kalau kami belum menerima salinan putusan dari MA, ya kami belum bisa bersikap," kata Arief Budiman.
Meski 'bola panas' itu kini ada di tangan KPU untuk melaksanakan perintah putusan MA, namun Arief menegaskan, bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi.
Menurut Arief, ia hanya mengetahui putusan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI dari penjelasan Juru Bicara MA, Suhadi dan media massa saja sehingga KPU tidak bisa mengetahui secara pasti bunyi putusan MA, dan belum bisa mengambil sikap apakah nantinya akan memasukkan Oesman ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI atau tidak.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya