KPNas: Transformasi Kelola Sampah di Pantura Jabar Suatu Keharusan 

"Di Cilegon belum berjalan, jadi ini mau membuang kemana, bingung mau membuangnya. Kami sedang berkoordinasi dengan Pemkot Cilegon, mereka sedang membuat BLUD supaya lebih mudah untuk pembayarannya," terangnya.

Tatu mengatakan, Kabupaten Serang tidak bisa terus-menerus bergantung dengan daerah lain dalam hal mengolah sampah yang diproduksi oleh Kabupaten Serang. Untuk itu pihaknya tengah berupaya untuk membuat TPST Kabupaten Serang.

Jika tidak mempunyai TPA sampah sendiri akan menimbulkan masalah semakin kompleks dan pelik. Kabupaten Serang masih mengandalkan TPA Cilowong Kota Serang. Mestinya Pemkab Serang membuat TPS 3R atau Pusat Daur Ulang setiap kelurahan atau kecamatan. Jadi, fokusnya pengolahan sampah dari sumber.

Sebenarnya Kabupaten Serang telah memiliki Perbup tentang Pengelolaan Sampah. Yaitu, Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang No. 6/2021 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Serang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jauh sebelumnya sudah ada Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan. Perda No.11 tersebut belum mengacu pada UU No. 18/2008, PP No. 81/2012 dan peraturan perundangan terkait.

Perbup Kabupaten Serang No. 6/2021 itu semacam masterplan atau Jakstrada pengelolaan sampah, rujukannya pada Perpres No. 97/2017, bukan merupakan turunan dari UU No. 18/2008 dan PP No. 81/2021. Juga tidak mengacu pada UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini seperti yang dialami Kabupaten Bekasi, tidak memiliki Perda Pengelolaan Sampah.
Halaman Selanjutnya....