KPK Usul Sederhanakan Pengelolaan Dana Desa

Salah satu buktinya, tambah Agus, KPK baru melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kapala Bagian Inspektur Kabupaten Pameksan Noer Solehhoddin terkait suap untuk menghentikan penyelidikan penyelewenangan dana Desa Dassok senilai 100 juta rupiah yang sedang ditangani Kejari Pamekasan.

"Sekarang ini kewenangannya juga tidak jelas. Ini program (dana desa) tidak ada yang bertanggung jawab. Coba dibenahilah secara mendasar, kelembagaan dibenahi, tata kelola dibenahi, sistem dibenahi," ucap Agus.

0Dalam kasus suap Pamekasan, Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan bahkan ikut serta dalam pemberian suap tersebut. Sekarang sistem pengelolaan internal juga sekarang tidak jalan, KPK tidak pernah terima laporan dari inspektorat.

"Jadi pengawasan internal juga harus didorong, misalkan di kabupaten (inspektorat) jangan bertanggung jawab ke bupati. Kalau di provinsi jangan ke gubernur. Inspektorat jenderal di Amerika bertanggung jawab langsung ke Presiden. Jadi hal-hal seperti itu dibenahi secara mendasar," ungkap Agus.

Namun, Agus menolak untuk menyebutkan siapa kementerian yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap dana desa tersebut. "Kalau saya menyebut salah satu, itu akan menimbulkan permusuhan nanti, tapi harus ramping biar nanti dikaji oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," tambah Agus.
Halaman Selanjutnya....