Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Dugaan Penyimpangan - Pemberian Sumbangan Harus Dicatat Akurat

KPK Telusuri Rusaknya Alat Pendeteksi Tsunami

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

"Kenapa dulu waktu kejadian Aceh KPK ada di sana, berkantor di sana? Ya bisa jadi nanti kami berkantor juga di Palu. Kalau angkanya cukup besar dan tidak efisien, nanti kan negara luar melihatnya kalau negara kita tidak amanah. Dari dana bantuan kemanusiaan tersebut, ada pihak yang ingin menyelewengkan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyebut Indonesia tidak lagi memiliki buoy untuk mendeteksi tsunami sejak 2012 silam. "Sejak 2012 enggak ada yang beroperasi, padahal dibutuhkan untuk peringatan dini. Bisa ditanyakan ke BMKG, mengapa 2012 sampai sekarang enggak diadakan, mungkin ya soal dana," kata Sutopo.

Sutopo saat itu mengeluhkan mitigasi bencana yang terkendala masalah anggaran. "Pendanaan bencana itu terus turun tiap tahun. Ancaman bencana meningkat, kejadian bencana meningkat, anggaran BNPB justru turun. Ini berpengaruh terhadap upaya mitigasi. Pemasangan alat peringatan dini terbatas anggaran yang berkurang terus," ujar Sutopo.

Pada Desember 2017, Sutopo juga pernah menyatakan hal serupa bahwa Indonesia memiliki total 22 buoy yang tersebar di perairan nusantara yang kondisinya rusak total. Buoy merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Buoy ini adalah salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia.

mza/tgh/Ant/N-3


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Mohammad Zaki Alatas, Antara

Komentar

Komentar
()

Top