KPK Telusuri Rusaknya Alat Pendeteksi Tsunami

Akibat tidak berfungsinya alat pendeteksi dini tsunami, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyelidiki rusaknya alat tersebut.

JAKARTA - Tidak berfungsinya alat pendeteksi tsunami atau yang dikenal dengan buoy sehingga masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak mendapatkan peringatan dini tsunami dinilai terjadi kelalaian dan penyelewengan fasilitas milik negara. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menyelidiki kasus tersebut.

"Buat kami itu jadi lebih menarik ketika kemarin early warning system dari tsunami itu enggak jalan. Itu menarik, (buoy) itu enggak jalan kenapa? Dapat dipastikan di sini ada kesalahan. Itulah yang coba kami dalami," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/10).

Rusaknya buoy mencuat setelah gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Sulteng, pada Jumat (28/9) lalu. Saat terjadi gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami biasa akan ada pesan singkat yang dikirim secara bersamaan kepada masyarakat. Namun, saat kejadian kemarin sistem tersebut tak berjalan.

Saut menyebut pihaknya bakal mempelajari tidak beroperasinya buoy untuk mendeteksi tsunami sejak 2012 silam. Tak berfungsinya buoy itu pertama kali disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Halaman Selanjutnya....