Korut Kecam Tim Pemantau Sanksi Baru Pimpinan AS

SEOUL - Diplomat utama Korea Utara (Korut) pada Minggu (20/10) mengkritik tim pemantau sanksi baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dengan menyebut tim itu telah melanggar hukum dan tidak sah, serta memperingatkan negara-negara yang terlibat dalam anggota tim tersebut akan menghadapi balasan.

Tim yang beranggotakan 11 orang itu ditunjuk awal bulan ini setelah Russia pada Maret lalu memveto pembaruan pembentukan panel ahli PBB yang memantau sanksi internasional terhadap Korut, yang dijatuhkan karena program nuklir dan senjata terlarangnya.

Sejak veto Russia, Korea Selatan (Korsel) dan sekutunya telah berupaya menerapkan metode yang berbeda untuk memantau sanksi, yang mengarah pada pembentukan kelompok baru yang mencakup AS dan Jepang.

"Mekanisme pemantauan semacam itu sangat melanggar hukum dan tidak sah," kata Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor beritaKCNA, Minggu. "Keberadaannya sendiri merupakan pengingkaran terhadap Piagam PBB," imbuh dia.

Kecaman menlu Choe itu dilontarkan menyusul adanya laporan dari badan mata-mata Korsel yang menyebutkan Korut telah mengirim pasukan berskala besar untuk mendukung perang Moskwa di Ukraina, dengan 1.500 pasukan khusus sudah berlatih di Russia. Seoul sebelumnya juga mengklaim bahwa Pyongyang telah mengirimkan senjata ke Moskwa untuk digunakan melawan Kyiv.
Halaman Selanjutnya....