Korupsi Sektor SDA Akibatkan Lingkungan Rusak Parah

"Setahun kemudian, 27 kementerian dan lembaga menandatangani nota kesepahaman bersama guna mendukung gerakan nasional ini," kata Laode.

KPK juga menjadi bagian dalam GNP SDA ini dan telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang dibagi di beberapa sektor yakni mineral dan batu bara, kehutanan, perkebunan, dan transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership).

"Mengapa KPK concern di sektor SDA karena beberapa hal. Kami tahu sektor ini lumayan korup. Kedua, sektor ini adalah sumber APBN, banyak menghasilkan uang," kata Laode.

Laode menyatakan untuk mencegah permasalahan itu, KPK telah melakukan sejumlah hal yang dimulai dari rapat koordinasi dan supervisi batu bara pada 2014-2017. Hasilnya, Ditjen Minerba ESDM telah melakukan pendataan hingga pemblokiran IUP yang dilakukan oleh Ditje AHU Kemenkum HAM.

Laode menyatakan ada 2.509 IUP non-CnC (Clean and Clear) yang diblokir Ditjen AHU. Kemudian ada 3.078 IUP yang SK-nya berakhir, dan 2.509 IUP non-CnC yang tidak diberi layanan kepabeanan oleh Ditjen Bea-Cukai dan layanan kesyahbandaran oleh Ditjen Hubla Kemenhub.
Halaman Selanjutnya....