Korupsi Sektor SDA Akibatkan Lingkungan Rusak Parah

Kerugian Tinggi

Febri menambahkan korupsi di sektor SDA menyebab kerugian negara yang tinggi. Salah satu perkara yang masih ditangani KPK adalah kasus korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur yang menyebabkan kerugian negara mencapai 5,8 triliun rupiah.

Kerugian ini setara dengan kasus KTP elektronik dan BLBI. Namun, Febri mengatakan pihaknya masih terus mendalami bukti-bukti lain dan kerugian negara. "Kami kan selanjutnya akan memperdalam fakta-fakta, dan bukti-bukti di tingkat penyidikan. Bukti-bukti sebagian sudah didapatkan di penyelidikan, tetapi di penyidikan diperdalam dan finalisasi perhitungan keuangan negara juga dilakukan," kata Febri.

Febri mengatakan KPK akan mengembangkan kasus pada sektor SDA, melihat kerugian negara yang cukup tinggi. Ia juga meminta agar mendapat dukungan penuh dari para penegak hukum dan akademisi dari diskusi yang akan dilakukan tentang kerugian lingkungan.

Sebelumnya pada Jumat (15/2), Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan KPK telah melakukan pencegahan di sektor SDA sejak tahun 2008. Pada tahun 2014, KPK telah mendeklarasikan Gerakan Nasional Penyelamatan (GNP) SDA.
Halaman Selanjutnya....