Korea Utara Kecam Kritik Nuklir Sekjen PBB

SEOUL - Korea Utara (Korut) pada Sabtu (14/1) mengecam Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, atas deskripsi baru-baru ini tentang program nuklir Pyongyang sebagai "bahaya yang laten dan nyata" pada saat ini.

Ketegangan militer di Semenanjung Korea meningkat tajam tahun lalu ketika Korut melakukan uji coba senjata yang melanggar sanksi PBB hampir setiap bulan, termasuk menembakkan misil balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile/ICBM) tercanggihnya.

Pemimpin Korut, Kim Jong-un baru -baru ini juga menyerukan peningkatan "eksponensial" dalam persenjataan nuklir Pyongyang dan ICBM baru untuk melawan apa yang disebut sebagai sikap permusuhan AS dan Korea Selatan (Korsel).

Sekjen Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis (12/1) lalu bahwa Pyongyang bertanggung jawab untuk melanjutkan pembicaraan, yang gagal pada tahun 2019 ketika negosiasi nuklir antara Kim Jong-un dan Presiden AS saat itu, Donald Trump, gagal di Hanoi.

"Program senjata nuklir yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Republik Rakyat Demokratik Korea adalah bahaya yang laten dan nyata, mendorong risiko dan ketegangan geopolitik ke ketinggian baru," kata Sekjen Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang regulasi hukum yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi.

Tudingan Balik

Menanggapi hal itu, Pyongyang telah merilis pernyataan pada Sabtu malam yang menuduh Sekjen Guterres memiliki standar ganda yang khas dan melakukan tindakan berbahaya yang menghancurkan kepercayaan komunitas dunia di PBB.

Pernyataan tersebut, yang diutarakan oleh Jo Chol Su, seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Pyongyang, juga mengatakan bahwa Sekjen Guterres mengabaikan penumpukan senjata yang sembrono oleh Amerika Serikat (AS) yang terus-menerus mengeluarkan segala macam ancaman serangan nuklir ke Semenanjung Korea dan kawasan-kawasan lain.

Jo juga menuduh Jepang tidak memiliki kualifikasi moral dan hukum untuk menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB karena latar belakang perannya di masa perang dan masa kolonialnya.

Pernyataan Pyongyang, yang diumumkan oleh kantor beritaKCNAjuga menegaskan kembali bahwa Korut tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.

Sikap Korut itu terjadi setelah Presiden AS, Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menggembar-gemborkan postur militer Tokyo yang ditingkatkan selama pembicaraan Gedung Putih pada Jumat (13/1) pekan lalu.

Jepang merombak strategi pertahanannya pada Desember lalu dengan janji untuk meningkatkan anggaran hingga dua persen dari PDB pada 2027, menambah kemampuan pertahanannya yang lebih kuat dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok dan Korut yang sulit diprediksi.

Pada September tahun lalu, Kim Jong-un juga menyatakan bahwa Korut sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah lagi statusnya. AFP/I-1