Korea Utara akan Memutus Total Akses Jalan dan Rel Kereta dengan Korea Selatan

Pengumuman itu muncul saat Pyongyang tetap bungkam mengenai revisi konstitusi yang diharapkan akan membuat negara itu membatalkan tujuan reunifikasi damai dan secara resmi menunjuk Korea Selatan sebagai negara musuh.

Majelis Rakyat Tertinggi diperkirakan akan membuat perubahan konstitusional selama pertemuan dua hari minggu ini, mematuhi perintah dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un yang dikeluarkan pada bulan Januari, yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa perang habis-habisan dapat kembali terjadi di Semenanjung Korea.

Namun, meski KCNA melaporkan bahwa negara tersebut telah menunjuk menteri pertahanan baru, No Kwang Chol, yang mendampingi Kim dalam pembicaraan dengan Presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2018 dan 2019,KCNA tidak menyebutkan amandemen konstitusional.

Beberapa pakar mengatakan, Korea Utara mungkin telah menunda revisi konstitusi, yang pada dasarnya akan membuang perjanjian penting antar-Korea yang ditandatangani pada tahun 1991, tetapi yang lain berspekulasi bahwa Korea Utara mengubah konstitusi tanpa mengumumkannya karena sensitivitasnya.