Kisruh Saham CLM, Dirut Citra Lampia Mandiri Sebut Dirjen AHU Kemenkuham Diperdaya AMI Lewat BANI

Atas penguasaan 100 persen saham PT AMI melalui Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini itu, IPW berpendapat, terjadi peristiwa hukum penggelapan saham dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik putusan BANI.

Dengan dasar Putusan BANI dan Akta Nomor 6 tanggal 24 Agustus 2022 itulah, PT AMI menerbitkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 13 September 2022 untuk meningkatkan saham milik PT AMI di PT APMR menjadi 500 persen. Padahal, putusan BANI tidak pernah menyebutkan adanya peningkatan saham menjadi 500 persen.

Akrobat hukum PT AMI ini, demikian pendapat IPW, secara nyata terdapat dalam akta Nomor 6 tanggal 13 September 2022 sebagaimana disebutkan dalam halaman 10 akta tersebut. Dimana, setelah mengalihkan dan merebut seluruh saham dengan menghilangkan saham Thomas Azali dan Ruskin, kemudian seolah-olah dikembalikan 50 persen, lalu diterbitkan kembali 400 lembar saham.

Dugaan ini diperkuat dengan adanya putusan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 17 November 2022. Dalam putusan tersebut, Majelis Pengawas Daerah menilai bahwa Notaris Oktaviana tidak cermat dan tidak hati-hati dalam pembuatan akta nomor 06 tgl 13 Sept 2022 yang dasarnya adalah putusan BANI 24 Mei 2021 dan Penetapan PN No 49/Eks.Arb/2021/PN. Jkt. Sel sehingga mengakibatkan kerugian sangat besar kepada pihak lain dalam hal ini PT APMR dan Thomas Azali. Karena perbuatan hukum tersebut, notaris Oktaviana dinilai telah melanggar kode etik jabatan notaris.

IPW mengamati, peningkatan saham dan pengambil-alihan perusahaan PT APMR (pemegang saham 85 persen PT CLM) secara melawan hukum itu berlanjut, ketika PT AMI melalui Akta Nomor 01 tanggal 3 November 2022 menerbitkan saham baru PT CLM. Dalam susunan saham yang baru ini, 7.803 saham diambil oleh PT Ferolindo Mineral Nusantara.
Halaman Selanjutnya....