Khofifah Minta Inovasi dari Administrator di Pemprov Jatim Berfokus pada Penyelesaian Masalah Riil di Masyarakat

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar reformasi birokrasi yang dilakukan oleh segenap administrator di jajaran Pemprov Jatim, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, yakni pada empat aspek utama, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan Reformasi Birokrasi tematik yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

"Reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian masalah riil di masyarakat, khususnya yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. Untuk itu reformasi birokasi tematik ini harus fokus pada empat hal tersebut," katanya saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 1 dan 2 Tahun 2023 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Surabaya, Selasa (30/5) malam.

Menurut Khofifah, setiap inovasi yang dihasilkan dari aksi perubahan yang dilakukan oleh segenap administrator di jajaran Pemprov Jatim, harus berdampak di lingkungan kerja masing-masing. Sehingga aksi perubahan tersebut akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saya harap aksi perubahan yang dipresentasikan setiap peserta dalam pelatihan ini hasilnya tidak sekedar konsep. Sehingga hasil PKA ini mampu membuat perubahan dan nilai tambah di lingkungan kerja masing-masing," katanya.

Dia mengatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Saat ini, Indeks Reformasi Birokrasi Jatim tahun 2022 yakni 80,11.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan birokrasi pemerintah provinsi Jatim semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

"Hal ini terus kita upayakan untuk mewujudkan transformasi Birokrasi Indonesia yakni birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif," katanya.

Dia melanjutkan, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya perubahan pelaksana teknis, instrumen, dan tata kelola kelembagaan. Namun jauh lebih penting menyangkut transformasi cara berpikir dan bertindak dari sumberdaya yang ada di dalamnya.

"Yakni mampu merubah prespektif dan logika berpikir, memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah bagaimana birokrasi kedepannya harus dijalankan," katanya.

"Tentunya mempertahankan dan merawat hal-hal baik yang sudah diupayakan kadang lebih sulit daripada memulainya. Sebab memerlukan komitmen pribadi, komitmen kolektif dan dukungan iklim organisasi. Oleh karena itu harus ada upaya berkelanjutan yang dinamis dan konstruktif sebagai sarana motivasi untuk mencapai target," ungkap Khofifah.

Di akhir, ia kembali menekankan bahwa inovasi menjadi tuntutan publik saat ini. Terlebih dalam menghadapi tantangan global, para ASN harus terus melakukan inovasi dan gebrakan-gebrakan baru, serta adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi.

"Disinilah betapa pentingnya strong partnership. Untuk itu terus memaksimalkan seluruh sinergi dan kolaborasi. Karena tidak ada sukses yang dicapai sendiri, tapi karena kerja bersama, sinergi dan kolaborasi satu sama lain," katanya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, bahwa para peserta terbaik atau peringkat pertama pada setiap diklat yang ada di BPSDM Jatim akan diberikan hadiah berupa kesempatan mengikuti pelatihan di luar negeri. Dimana, pada tahun ini para peserta terbaik pertama akan diberikan kesempatan mengikuti pelatihan di Korea Selatan.

"Semoga ini menjadi penyemangat bagi setiap peserta diklat apapun di BPSDM untuk menjadi yang terbaik. Kemudian ke depan kami harap dari hasil pelatihan ini akan lahir inovasi baru yang akan menjadi pioneer pengembangan di lingkungan OPD masing-masing," katanya.