Ketersendatan Produk Hukum

Sedangkan fungsi anggaran dan kontrol relatif tidak menonjol karena keduanya dapat dilakukan, bukan hanya oleh DPR, tetapi juga institusi-institusi internal pemerintah seperti inspektorat jenderal. Kontrol bahkan juga bisa dilakukan masyarakat sipil.

Realitas DPR menunjukkan secara politis menganggap lebih penting fungsi anggaran dan kontrol ketimbang legislasi. Sebab fungsi legislasi tak cukup mampu memberi keuntungan keuangan. Sebaliknya, fungsi anggaran dan kontrol lebih berpeluang memberi keuntungan ekonomi dan sumber keuangan untuk pembiayaan organisasi partai politik.

Itulah sebabnya, sepanjang tahun 2018 ketika DPR berhadapan dengan pemerintah membahas anggaran lehih serius dan garang. Pembahasannya nyaris tertutup. Kalaupun terbuka hanya terhadap persoalan politik yang akan memberi dampak citra positif DPR seperti penggunaan hak angket untuk KPK.

Korupsi Legislasi

Selain itu, praktik korupsi sistemik yang luput dari perhatian rakyat adalah korupsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi). Aktor yang bermain dalam jenis korupsi ini adalah kelompok kepentingan (korporasi, pengusaha hitam, dan broker politik) dan DPR. Kelomok kepentingan memiliki misi mendorong agar produk peraturan yang akan dibuat DPR mengarah pada bentuk-bentuk perilaku monopolistik dan keuntungan ekonomi. Sedangkan pembuat peraturan mengharapkan uang atau keuntungan pribadi sebagai imbalan jasa yang telah disepakati.
Halaman Selanjutnya....