Optimalisasi Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan pada Pemilu 2024

Opini oleh: Ketua KPU Wonogiri, Jawa Tengah, Toto Sihsetyo Adi

Demokrasi bagi bangsa Indonesia bukanlah hal yang asing lagi. Sejak dahulu rembug musyawarah untuk memilih pemimpin dan menyelesaikan persoalan telah dilakukan secara turun temurun. Seiring dengan perkembangan zaman prinsip-prinsip demokrasi berkembang secara modern dan memuat nilai dasar universal yang diakui bersama. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2 yang ditulis oleh Hasyim (2007: 33) "prinsip demokrasi yang berlaku secara universal": 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik 2. Persamaan diantara warga negara 3. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara 4. Supremasi hukum 5. Pemilu berkala.

Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan semenjak Orde Lama, Orde Baru, dan Era reformasi. Pemilu telah dilaksanakan secara rutin 5 tahunan dengan berbagai sistem sejak pemilu 1999. Pemilu demokratis diselenggarakan secara Luber dan Jurdil sebagai sarana kedaulatan rakyat tertinggi dalam memilih wakilnya baik Presiden, Kepala Daerah, Anggota DPR, dan Anggota DPD, maupun Anggota DPRD dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati tiap 5 tahun.

Pemilu harus berintegritas dan hasilnya legitimate sehingga dapat diterima oleh publik secara luas. Pergantian kepemimpinan secara damai dan konstitusional memberikan dukungan publik secara luas kepada pemimpin terpilih untuk menjalankan program-program kampanyenya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Era baru demokrasi digital memunculkan fenomena baru yang membangkitkan publik untuk menggunakan fasilitas digital untuk menyalurkan aspirasi ataupun dalam transaksi bisnis dan keuangan. Dampaknya merubah budaya kerja non digital (manual) ke budaya digital yang lebih nyaman digunakan praktis, efektif dan efisien.
Halaman Selanjutnya....