Ketahanan Pangan Hadapi Tantangan Berat

JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto sudah mencanangkan tekad bahwa swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun lagi. Indonesia tidak boleh tergantung sumber makan dari luar karena dalam keadaan krisis, negara penghasil pangan tidak ada yang akan mengizinkan barang mereka untuk dijual.

“Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu, paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” kata Prabowo dalam pidato pertamanya sebagai Presiden di Gedung MPR, Oktober lalu. Bagi Prabowo, meningkatkan produksi pangan dalam negeri di negara berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa ini adalah kunci yang sangat penting untuk memperkuat keamanan, kemandirian, kesehatan, dan status internasional.

 “Saya yakin suatu negara tidak akan aman jika tidak bisa menjamin kebutuhan pangan rakyatnya,” kata Prabowo dalam pidatonya akhir tahun lalu. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah. Memperkuat pernyataan Prabowo, Pengamat pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Zainal Abidin, ketika diminta pendapatnya di Surabaya, Jumat (3/1) mengatakan, setiap negara harus memiliki ketahanan pangan karena tanpanya negara tersebut akan sangat rapuh, akan dikuasai dan didikte negara lain.

 “Masalah pangan sangat krusial, di masa depan akan menjadi salah satu sumber konflik, bersama dengan masalah energi dan air. Jika suatu negara ingin sejahtera dan maju ketiganya harus dikuasai karena merupakan kebutuhan primer. Apalagi masalah pangan merupakan kebutuhan dasar utama setiap orang dan makan adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini menjadikan ketahanan pangan yang kuat memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas nasional, termasuk stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

Pengamat Pertanian, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, Bali, Dr. I Nengah Muliarta sepakat bahwa kunci ketahanan nasional itu pada ketahanan pangannya. Dia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan. Namun, berbagai tantangan yang kompleks membuat pencapaian tersebut tampak lebih sebagai angan- angan daripada kenyataan.

 Salah satu tantangan paling mendasar dalam mencapai ketahanan pangan adalah keterbatasan sumber daya alam. “Banyak daerah di Indonesia, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, mengalami keterbatasan lahan pertanian yang subur. Lahan yang tersedia seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat,”ucap Muliarta.

Benih Bersertifikat

Salah satu program utama ketahanan pangan adalah swasembada beras karena beras mendominasi pola makan masyarakat Indonesia, dengan konsumsi per kapita biasanya lebih tinggi dibandingkan Tiongkok dan India. Namun produksi dalam negeri terhenti dalam beberapa tahun terakhir, sebagian disebabkan oleh cuaca, sementara permintaan semakin tinggi, dan impor meroket, meskipun masih kecil dibandingkan dengan produksi nasional. PT Sang Hyang Seri (SHS),

 perusahaan milik negara, telah bekerja sama dengan Vietnam dan Belanda untuk mengembangkan varietas padi baru dan menciptakan benih unggul bersertifikat yang akan meningkatkan produktivitas ladang di Indonesia untuk memenuhi permintaan. Penggunaan benih bersertifikat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sawah, selain pupuk dan pasokan air yang cukup. Padi yang ditanam dari benih bersertifikat dipastikan memiliki ketahanan terhadap hama dan cuaca ekstrem sehingga produktivitasnya lebih tinggi.

Namun sayang, upaya meningkatkan produksi beras nasional dengan mengandalkan benih bersertifikat yang dimiliki SHS, mengalami tantangan berat. Para petani lebih percaya pada benih yang telah mereka kembangkan selama bertahuntahun di lahan mereka sendiri.

 “Petani tidak bodoh, mereka tahu mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Benih bersertifikat dari pemerintah memiliki kualitas yang buruk. Bahkan lebih murah,” kata Dwi Andreas Santosa, pakar pertanian dari Bank Benih Indonesia dan Asosiasi Teknologi Petani seperti diberitakan Nikkei.

Bahkan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengakui benih bersertifikat dari pemerintah belum memadai kualitasnya. Dalam pernyataannya bulan lalu, ia menyalahkan permasalahan tersebut karena pengalihan tanggung jawab pengembangan benih dari Kementerian Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan mengatakan bahwa peran BRIN dalam mengembangkan benih unggul belum efektif. 

“Sekarang Kementerian Pertanian tidak bisa melakukan penelitian karena ada BRIN. Saya tanya, ‘Siapa yang mencetuskan konsep ini?’,” ujarnya dalam keterangan resmi. Tidak hanya di situ, SHS juga menghadapi tantangan dalam menyediakan setidaknya 100.000 ton benih padi bersertifikat setiap tahunnya. Namun setiap tahunnya, Indonesia membutuhkan setidaknya 300.000 ton. Para ahli mengatakan kebijakan utama swasembada pangan itu sendiri perlu diperbaiki.

“Untuk mencapai hal ini, sangat penting mengatasi tantangan-tantangan utama seperti meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi inefisiensi dalam rantai pasokan,” kata Fithra Faisal Hastiadi, ekonom senior di Samuel Sekuritas Indonesia, kepada Nikkei. Asisten profesor di Departemen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuhud Rozaki mengatakan, untuk mengatasi produksi pangan yang cukup secara keseluruhan, tidaklah cukup untuk mencapai tujuan Prabowo dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tantangannya bukan hanya pada kecukupan produksi pangan, tapi juga memastikan pangan tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang timbul dari aksesibilitas pangan adalah saluran distribusi yang tidak merata, terutama di luar Pulau Jawa. Logistik darat menimbulkan tantangan berat di Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau.