Kerja Keras, Pemerintah Targetkan Kasus Covid-19 di Papua Turun Sebelum PON

Jakarta - Pemerintah menargetkan penurunan jumlah kasus COVID-19 di Papua sebelum gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2022 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite PC-PEN mengingatkan kembali kepada Forkompimda Provinsi Papua (Pangdam, Kapolda, Kajati) untuk terus bekerja sama lebih erat lagi guna mendorong penurunan jumlah kasus aktif.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, saya harus meng-update kondisi terakhir penanganan COVID-19 dan kesiapan PON di Papua, baik dari sisi dukungan pemerintah pusat, provinsi, sampai ke kabupaten/kota, terutama lima kabupaten/kota yang terkait langsung dengan penyelenggaraan PON, yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Keerom sebagai penyangga. Saya titip ke jajaran Forkompimda, supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1-2 minggu ke depan," ujar Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Airlangga memimpin rapat koordinasi bersama kepala daerah, Ketua DPRP, Forkompimda, dan Kepala OPD Provinsi Papua, serta para Bupati/ Walikota bersama Forkompimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua yang dilaksanakan secara hybrid di Jayapura.

Menko Airlangga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan memberikan arahan langkah-langkah perbaikan, serta mendengarkan aspirasi dan masukan dari para kepala daerah di wilayah paling timur Indonesia itu.

Pada awal rakor, dijelaskan tentang jumlah kasus aktif di Provinsi Papua per 3 September 2021 yang masih mencapai 12.378 kasus, atau meningkat 6,8 persen dibandingkan per 9 Agustus lalu. Kondisi itu menjadikan Provinsi Papua memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa Bali) di bawah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19.422 kasus.

Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan kasus aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu di wilayah Sumatera (-48,41 persen), Nusa Tenggara (-71,20 persen), Kalimantan (-60,25 persen), Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen).

Khusus Provinsi Papua, per 3 September 2021, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu adalah 32.568 kasus (share nasional 0,79%), sedangkan kasus aktif seminggu terakhir adalah 12.378 kasus (38 persen). Sedangkan untuk persentase kumulatif dari awal pandemi sampai 3 September 2021, tingkat kesembuhan mencapai 19.832 kasus (60,9 persen), dan tingkat kematian 358 kasus (1,1 persen).

Positivity rate yang masih cukup tinggi, terutama di Kabupaten Supiori (60 persen), Mamberamo Tengah (33,3 persen), sehingga jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang cukup tinggi di hanya di Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura yang sudah lebih dari 80 persen.

Jika dilihat dari zonasi risiko, Provinsi Papua termasuk dalam zonasi risiko sedang (zona oranye). Terdapat 15 kabupaten/kota dengan risiko rendah (zona hijau), 14 kabupaten/kota dengan risiko sedang (zona oranye). Sementara, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR Provinsi Papua yaitu 36 persen, di atas BOR Nasional (22 persen). Sejumlah kabupaten/kota BOR masih berada di atas 50 persen, terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen), Mimika, Tolikara, Boven Digul, Jayawijaya (>50 persen).

Untuk capaian vaksinasi, per 2 September 2021, penyuntikan dosis pertama di Papua sebesar 18,03 persen (masih di bawah capaian nasional 31,32 persen).

"Untuk lima kabupaten/kota yang terkait penyelenggaraan PON, minimal sudah harus 70 persen dosis satu sebelum PON dimulai, dan dosis dua akan segera kita kejar. Arahan Bapak Presiden, penonton yang belum vaksin tidak boleh masuk mengikuti PON. Karena itu masyarakat harus siap untuk divaksin segera," kata Airlangga.

Beranjak ke kondisi perekonomian Provinsi Papua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada kuartal II 2021 yakni 13,14 persen (yoy). Sektor yang tumbuh positif dan cukup tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian (34,44 persen), disusul sektor transportasi dan pergudangan (14,82 persen), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (6,71 persen).

Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut harus terus dijaga, karena itu pemerintah pusat menggencarkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua. Sejak Januari sampai 2 September 2021, penyaluran KUR di provinsi itu telah mencapai Rp1,4 triliun dan diberikan kepada 31.097 orang debitur.

Porsi penyaluran KUR di Provinsi Papua selama 2021, jika dilihat per sektor, jumlah terbesar disalurkan untuk sektor perdagangan (52,14 persen), disusul sektor jasa-jasa (23,56 persen), dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (16,78 persen).

"Tiga sektor ini harus terus didorong, penerima KUR-nya sudah jauh lebih tinggi dari yang lalu," ujar Airlangga.

Kemudian, realisasi total belanja earmarked Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) agregat seprovinsi Papua sebesar 14,69 persen dan untuk realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan sebesar 16,7 persen serta dukungan vaksinasi sebesar 8,62 persen.

"Hal ini perlu menjadi perhatian masing-masing Pemda. Kami berharap dalam empat bulan tersisa di tahun 2021 ini, anggaran bisa terserap lebih tinggi," kata Airlangga.